MaduraExpose.com– Setelah sempat mendapat sorakan publik atas penghapusan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan per 31 Agustus 2025, Anggota DPR RI kembali menuai kritik tajam.
Hilang satu tumbuh seribu, kebijakan ‘penghematan’ tersebut ternyata dibarengi dengan kenaikan fantastis pada dana reses DPR, yang kini mencapai Rp 702 juta per anggota.
Plot twist anggaran ini memicu sindiran bahwa masyarakat “kena prank berjamaah” dari wakil rakyatnya.
Dana Reses DPR Naik Hampir Dua Kali Lipat
Kenaikan dana reses ini menjadi sorotan tajam, terutama karena nilainya yang meroket hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya.
Menurut data yang diungkap, dana reses Anggota DPR RI naik dari “hanya” sekitar Rp 400 juta pada periode 2019–2024 menjadi Rp 702 juta per orang.
Peneliti Formappi, Lucius Karus, melontarkan kritik keras, menyebut langkah ini sebagai “plot twist politik terbaik 2025”.
“Kita dibikin senang dulu karena tunjangan rumah dihapus. Tapi ternyata, diam-diam, muncul tunjangan lain yang lebih fantastis. Seolah-olah rakyat kena prank massal,” kata Lucius, Minggu (12/10/2025).
Ia menyindir bahwa kenaikan ‘hadiah hiburan’ yang nilainya berkali-kali lipat ini menjadi alasan mengapa tidak ada Anggota DPR yang “bersedih” saat tunjangan rumah Rp 50 juta mereka dicabut.
Reses: Formalitas atau Pundi-Pundi Pribadi?
Kontroversi kenaikan dana reses DPR ini semakin panas lantaran adanya masalah akut pada aspek pertanggungjawaban. Lucius Karus menyoroti bahwa kegiatan reses sering kali hanya bersifat formalitas administratif, sementara hasil nyata di Daerah Pemilihan (Dapil) jarang terasa oleh rakyat.
Ia bahkan menyindir tajam, “Reses ini lebih terasa seperti kesempatan menambah pundi-pundi pribadi ketimbang menyerap aspirasi rakyat.” Lucius juga mempertanyakan transparansi dan kelonggaran mekanisme pertanggungjawaban dana reses yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut.
Penjelasan Wakil Ketua DPR Soal Kenaikan
Menanggapi gelombang kritik publik, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan adanya kenaikan dana tersebut. Dasco beralasan kenaikan ini disebabkan oleh dua faktor utama:
- Peningkatan Jumlah Kunjungan: Anggota DPR diklaim makin sering melakukan kegiatan di Dapil.
- Kenaikan Indeks Kegiatan: Adanya penyesuaian indeks biaya kegiatan reses.
Dasco menegaskan bahwa dana reses ini bukan untuk kantong pribadi anggota dewan, melainkan dialokasikan untuk kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Dana ini dicairkan empat hingga lima kali setahun, dengan total kumulatif mencapai Rp 702 juta per anggota per tahun.
Namun, komunikasi DPR dengan publik dinilai “luar biasa tidak nyambung” oleh pengamat, karena di saat rakyat menuntut penghematan anggaran, wakil rakyat justru menaikkan alokasi dana secara signifikan.
Rincian Terbaru Gaji dan Tunjangan Anggota DPR 2025
Kontroversi dana reses ini menambah daftar panjang besaran alokasi keuangan yang diterima anggota dewan. Setelah penghapusan tunjangan perumahan, berikut adalah rincian gaji dan tunjangan anggota DPR per bulan (tidak termasuk dana reses Rp 702 juta per tahun):
Perlu dicatat, angka Rp 702 juta untuk dana reses adalah alokasi tahunan, bukan bulanan, dan terpisah dari rincian THP bulanan di atas. Publik berharap DPR dapat memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan rinci atas setiap rupiah uang rakyat yang digunakan.
