THR Macet? DPRD Sumenep Siapkan ‘Jalur Panas’ Pengaduan!

MADURAEXPOSE.COM – Menjelang fajar Idulfitri 2026, urusan “isi dompet” pekerja di Kabupaten Sumenep menjadi atensi serius di parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep resmi memperketat pengawasan terhadap komitmen perusahaan dalam mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR). Tak sekadar imbauan, wakil rakyat membuka pintu lebar-lebar bagi pekerja yang haknya “disunat” atau bahkan tak dibayarkan oleh korporasi.

Fungsi Pengawasan: Check and Balances Administrasi Ketenagakerjaan

Dalam tinjauan administrasi publik, langkah Komisi IV DPRD Sumenep merupakan perwujudan fungsi oversight (pengawasan) legislatif untuk memastikan regulasi pusat—dalam hal ini Surat Edaran Kemenaker—terimplementasi secara presisi di level daerah. Anggota Komisi IV, Sami’oeddin, menegaskan bahwa pola komunikasi lintas sektoral antara legislatif dan eksekutif (Dinas Terkait) menjadi instrumen utama dalam memediasi konflik industrial terkait THR.

Secara teoritis, perlindungan hak pekerja adalah pilar stabilitas ekonomi daerah. Dengan proyeksi UMK Sumenep 2026 sebesar Rp2.553.688, THR bukan sekadar tradisi, melainkan komponen distribusi pendapatan yang krusial untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang hari raya. DPRD memposisikan diri sebagai ombudsman lokal yang siap menghadirkan transparansi antara buruh dan pengusaha.

Mekanisme ‘Pintu Terbuka’

Politisi PKB ini menegaskan bahwa setiap laporan, baik melalui surat formal maupun audiensi langsung, akan segera ditindaklanjuti dengan pemanggilan pihak perusahaan. Jika terbukti melanggar, sanksi administratif hingga operasional menanti. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang sehat, di mana hak-hak normatif pekerja tidak lagi menjadi komoditas yang bisa ditawar.

EDITORIAL NOTE:

“In the ‘Acreless Village’ (Kampung Gemini), economic justice starts with a transparent paycheck. The proactive stance of the Sumenep Parliament (DPRD) regarding Holiday Allowances (THR) mirrors our core values: protecting the weak and holding the powerful accountable. MaduraExpose.com believes that the ‘Dance of Life’ is incomplete without financial dignity for the workers. As the UMK rises, so must the integrity of those who employ. Sovereignty is not just in the news—it’s in the pocket of every citizen.”

Executive Director & Chief Strategist: Ferry Arbania | Madura Expose Digital Ecosystem