DPKS Tuding Disdik Sumenep Tak Becus Jalankan Program Wajib Belajar Diniyah

MADURA EXPOSE–Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menuding Dinas Pendidikan (Disdik) setempat dinilai tidak becus menjalankan program Wajib belajar Pendidikan Madrasah Diniyah yang menelan anggaran sebesar Rp 1 Miliar.

“Kami sangat menyayangkan Dinas Pendidikan Sumenep yang tidak becus mengelola program wajib diniyah. Padahal ini penting dan dananya juga tidak kecil,” beber Muhammad Suhaidi, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) kepada Madura Expose, Kamis 17 Mei 2018.

Suhaidi menegaskan, tidak becusnya Disdik dalam menjalankan program wajib belajar Pendidikan Madrasah Diniyah, dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah.

“Kami akan terus mengawal program ini. Dan kami juga meminta Bupati segera turun tangan untuk menindak tegas Disdik Sumenep,” imbuh Suhaidi menandaskan.

Tidak dijalankannya progran wajib belajar diniyah oleh Disdik Sumenep itu, lanjut Suhaidi, sangat merugikan bagi banyak pihak, termasuk kerja keras DPKS yang dengan susah payah menyusunkan draf, petunjuk teknis Madin.

“Secara tidak langsung Disdik sudah mengangkangi program unggulan Bupati Sumenep yang kini amburadul”tandasnya lagi.

Suhaidi juga nencurigai, tidak dijalankannya program wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) itu telah menimbulkan persepsi negatif dari banyak kalangan.

“Perbup waji belajar pendidikan Madin itu arahnya sudah jelaskan berdasarkan Perbup dan ini merupakan program unggulan Bupati yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Sumenep. Kami khawatir ada diskriminasi yang sengaja dikacaukan agar program ini tidak jalan. Masalah ini akan terus kami usut sampai keakar akarnya,” pungkasnya.

Sementara Fajarisma, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Sumenep, dikonfirmasi wartawan sebelumnya mengatakan, bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang dikecam DPKS itu justru mengaku sudah menjalankan program itu di wilayah perkotaan seperti di SDN Kelurahan Bangselok, Pajagalan,Pabian, Kebunan dan Pengarangan.

“Alhamdulillah untuk yang ula/SD sudah berjalan dengan lancar, artinya sudah melakukan program wajib belajar diniyah” tuturnya kepada awak media di Sumenep, Madura, Jawa Timur.

(fer