‘Cerai’ Politik di Ujung Ramadhan: Dokter Tifa, Rismon, dan Drama Ijazah yang Belum Usai

Terbit: 17 Maret 2026 | 11:55 WIB

JAKARTA – Keheningan sepuluh hari terakhir Ramadhan pecah oleh sebuah pernyataan terbuka yang emosional sekaligus tajam dari Dokter Tifa. Melalui akun media sosialnya, sang dokter secara mengejutkan menyatakan “berbeda jalan” dengan koleganya, Rismon Hasiholan Sianipar, yang kabarnya mengajukan Restorative Justice kepada mantan Presiden Jokowi di Solo.

Baca Juga: “Singa Parlemen” Turun Gunung! R. Ach. Djoni Tunaidy Resmi Nahkodai PSI Sumenep

Langkah Rismon ini dianggap sebagai sebuah “anomali” dalam gerakan perlawanan yang selama ini dibangun bersama Dokter Tifa dan Roy Suryo. Tifa menyebut langkah Rismon sebagai jalan rendah yang dipicu oleh tekanan kekuasaan yang keji.

Tekanan Kekuasaan dan Integritas Publik

Baca Juga: Prabowo & Nuzulul Quran: “Jika Pemerintah Bersih, 287 Juta Rakyat Akan Sejahtera!” (Bagian II)

Dalam kacamata Psikologi Politik dan Administrasi Publik, fenomena yang menimpa Rismon—seperti yang digambarkan Dokter Tifa—adalah bentuk Structural Coercion (pemaksaan struktural). Ketika sebuah kekuasaan menggunakan instrumen hukum dan tekanan reputasi (seperti isu ijazah palsu Jepang) untuk membungkam kritik, maka integritas individu sedang diuji di titik nadir.

Dokter Tifa secara implisit menyoroti kegagalan fungsi perlindungan negara terhadap warga negara yang kritis. “Kekuasaan seharusnya melindungi rakyat, bukan alat untuk membungkam mereka,” tegas Tifa. Analisis ini senada dengan teori Accountability of Power, di mana transparansi (terkait ijazah) seharusnya dijawab dengan pembuktian empiris, bukan dengan tekanan yang menghancurkan ruang bernapas individu.

Diplomasi Sunyi vs Kompromi Politik

Pilihan Rismon untuk menempuh Restorative Justice memicu perdebatan mengenai batas antara “damai demi keselamatan” dengan “kompromi atas kebenaran”. Tifa memilih jalan sunyi namun tetap berdiri tegak, sebuah sikap yang dalam administrasi publik dikenal sebagai Moral Integrity in Leadership.

Baca Juga: Etika Kepemimpinan: Menakar Narasi Prabowo dan Aksi Said Abdullah dalam Standar Global Apple

Kekecewaan Tifa yang dialamatkan kepada lingkar kekuasaan Jokowi menunjukkan bahwa narasi ijazah ini telah bergeser dari sekadar urusan administratif menjadi urusan martabat dan eksistensi politik. Sejarah Bambang Tri dan Gus Nur seolah diputar kembali dalam babak yang lebih dramatis di penghujung Ramadhan 2026. [*]

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Anatomi Teror: Antara Residu Militerisme dan Supremasi Hukum

Terbit: 21 Maret 2026 | 03:30 WIB MADURAEXPOSE.COM | LABORATORIUM NALAR – Peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, di pelataran YLBHI bukan sekadar tindak pidana penganiayaan…

Kiamat Nalar 2026: Saat Algoritma Menjadi ‘Dajjal’ dan Gaza Jadi Laboratorium Terakhir Manusia

Terbit: 19 Maret 2026 | 13:11 WIB MADURAEXPOSE.COM – Peradaban sedang berada di titik nadir yang paling berbahaya. Ketika Joe Kent di Amerika Serikat membongkar kepalsuan intelijen yang menyeret Trump…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *