MADURAEXPOSE.COM, SURABAYA–Kejelasan Pilkada serentak tahun 2020 sudah bisa terlihat setelah Kemendagri, DPR RI dan Penyelenggara Pemilu Pusat menyepakati penetapan Pilkada serentak tahun 2020 itu ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020.




Namun, hal itu tidak dibarengi dengan respon Pemkot yang menolak tambahan anggaran Pilkada Surabaya yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya.

Padahal, KPU Surabaya telah merinci dan mencetuskan angka sebesar 70 miliar sebagai anggaran tambahan Pilkada Surabaya di tengah pandemi Covid-19.

Setelah mendengar kabar itu, Komisi A DPRD Kota Surabaya sebagai salah satu mitra kerja KPU Surabaya dalam pemerintahan, langsung mengundang KPU Surabaya guna membahas hal tersebut melalui hearing. (26/6/2020)

Dalam hearing itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu menjelaskan tujuannya mengundang KPU Surabaya untuk mendengar secara langsung informasi yang diperoleh KPU Surabaya mengenai penolakan penambahan anggaran Pilkada 2020.

“Karena itu, Komisi A memanggil Komisioner KPU Surabaya untuk meminta keterangan terkait permohonan tambahan anggaran tahapan pelaksanaan Pilkada Surabaya 2020,” ujar penasehat Fraksi Golkar Surabaya itu.

Dari hearing itu, ia mengetahui informasi bahwa Pemkot tidak menyetujui pengajuan KPU Surabaya terkait penambahan anggaran Pilkada 2020.

“Pengajuan KPU ke Pemkot sekitar 70 miliar, akan tetapi pengajuan itu tidak disetujui oleh Pemkot. KPU menjelaskan asumsi pemilih per TPS sekitar 500 pemilih,” ungkapnya.




Terlepas itu, Komisi A turut meminta penjelasan KPU Surabaya perihal persiapan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi mengatakan KPU Surabaya telah mengajukan tambahan anggaran serta melakukan koordinasi dengan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) terkait penambahan anggaran Pilkada.

“Pengajuan anggaran yang disodorkan KPU ke Pemkot Surabaya sebesar kurang lebih Rp 70 miliar tidak disetujui,” katanya di rapat hearing bersama Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Menurut Syamsi, penambahan anggaran itu menyesuaikan dengan penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas.

“Mengingat dalam menjalankan tugas, penyelenggara yang bertugas di lapangan perlu menerapkan protokol kesehatan dan melindungi keamanan dan keselamatan dirinya di tengah masa pandemi Covid,” paparnya.

Dilain hal, Syamsi menjelaskan, berlakunya physical distancing menyebabkan penambahan jumlah TPS di Surabaya dari sebelumnya 4.121 bertambah 1.040, sehingga menjadi 5.161 TPS. Penambahan TPS ini, selain karena penambahan jumlah pemilih juga terkait pembatasan jumlah pemilih yang sebelumnya 800 menjadi 500 Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS.

Karena tidak mendapat persetujuan Pemkot itu, KPU Surabaya selanjutnya akan berkoordinasi ke KPU Provinsi agar dapat diteruskan ke KPU RI. (luk/hm)




Sumber: ikilhojatim