SUMENEP – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) di bawah kepemimpinan Mulyadi, Ketua DPKS, tengah menavigasi pusaran isu krusial di dunia pendidikan lokal.
Di satu sisi, DPKS gencar menyuarakan semangat maju dan kolaborasi; di sisi lain, lembaga ini didesak oleh publik dan legislatif untuk menindak tegas dugaan penyimpangan dana BOS serta maraknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) fiktif yang mengancam kredibilitas pendidikan nonformal di daerah.
Semangat Guru dan Aksi Nasional: Pendorong Mutu Pendidikan
Pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024, DPKS menempatkan guru sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan Sumenep. Mulyadi menekankan bahwa peran strategis guru sangat krusial dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, siap menghadapi tantangan global, dan mewujudkan “Indonesia Emas 2045”. Seruan ini didukung oleh berbagai inisiatif daerah yang menunjukkan sinergi kuat antara DPKS dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
DPKS secara aktif juga terlibat dalam memperkuat sistem pendidikan melalui kegiatan kolaboratif seperti Rembuk Pendidikan 2025 yang mendorong Kolaborasi Pengawas dan Komite sekolah, serta menginisiasi Gerakan Ngopeni Elmu di awal tahun 2025. Inisiatif ini menegaskan komitmen DPKS untuk tidak hanya berfokus pada sisi top-down kebijakan, melainkan juga menguatkan peran bottom-up dari Komite Sekolah, bahkan melalui ajang apresiasi seperti Komite Award 2025 Sumenep.
Di tingkat nasional, peran DPKS juga patut diacungi jempol. Lembaga ini merupakan salah satu pemrakarsa Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Se-Indonesia, menunjukkan ambisi Sumenep untuk menjadi bagian dari solusi dan reformasi pendidikan di skala yang lebih besar.
Tantangan Kritis: Akuntabilitas Dana Pendidikan dan PKBM Fiktif
Namun, di balik semangat memajukan mutu, DPKS juga menghadapi tekanan serius terkait isu akuntabilitas dan pengawasan yang bersifat kritis dan berimbang.
1. Polemik Dana BOS dan Laporan Keuangan: DPKS berhadapan dengan keluhan mengenai kendala pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak lancar. Isu ini membuka tabir tentang pengelolaan keuangan sekolah yang belum ideal. Dalam rapat evaluasi, DPKS menemukan bahwa banyak laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS yang diduga asal-asalan atau disusun tanpa melibatkan Komite Sekolah secara transparan.
Ketua DPKS Mulyadi mengakui bahwa kisruh dana BOS ini justru menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, mendesak Dinas Pendidikan untuk lebih proaktif dalam pelatihan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang akuntabel.
2. Dugaan PKBM Fiktif: Isu yang paling mendesak adalah desakan dari DPRD Sumenep dan organisasi pemuda lokal seperti KNPI untuk menindak dugaan PKBM Fiktif. Laporan menyebutkan bahwa anggaran miliaran rupiah untuk PKBM di Sumenep diduga sarat manipulasi data peserta dan pengadaan buku ajar. KNPI bahkan menengarai adanya delapan dari 40 PKBM yang diduga kuat fiktif, hanya eksis di atas kertas tanpa proses belajar mengajar yang nyata.
Menanggapi hal ini, DPKS bertindak sebagai mediator, memfasilitasi pertemuan antara KNPI dan Dinas Pendidikan Sumenep. Mulyadi menyatakan bahwa DPKS tidak akan tinggal diam dan siap membentuk tim khusus untuk monitoring dan pengawasan langsung ke lapangan. Namun, lambannya penindakan telah memicu ancaman dari KNPI untuk membawa dugaan PKBM Fiktif ini ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH).
Menanggulangi Kenakalan Remaja dan Ancaman Modern
Selain isu administrasi, DPKS juga fokus pada tantangan sosial, terutama dalam mengantisipasi kenakalan remaja dan meningkatnya kasus bullying serta kekerasan di sekolah. DPKS mengambil langkah tegas dengan mendorong Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran yang menertibkan penggunaan telepon genggam (HP) di sekolah demi meningkatkan fokus belajar siswa.
Mulyadi menyoroti bahwa kunci mengatasi kenakalan remaja terletak pada keteladanan, introspeksi diri, dan keterlibatan aktif orang tua melalui Komite Sekolah sebagai “garda terdepan” penjaga etika. Isu ini menjadi fokus utama dalam berbagai pertemuan silaturahmi pendidikan yang diselenggarakan DPKS.
Kesimpulan: Sinergi dan Transparansi Kunci Masa Depan
Aktivitas Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) periode 2024–2025 mencerminkan dualisme: semangat memajukan pendidikan melalui guru, komite, dan kolaborasi, dihadapkan pada pekerjaan rumah besar terkait transparansi dan akuntabilitas.
Peran sinergis DPKS dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bawah Bupati Achmad Fauzi menjadi tumpuan harapan. Namun, keberhasilan DPKS dalam menyelesaikan dugaan penyimpangan dana BOS dan PKBM Fiktif akan menjadi ujian nyata bagi komitmen mereka dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang bersih dan berintegritas, sesuai dengan semangat pahlawan pendidikan di Hari Guru Nasional.
