Panggung dialog publik di Jakarta (10/12/2025) menjadi saksi optimisme Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, saat memamerkan angka pengangguran yang menyentuh level fantastis: 1,64%. Di tengah rata-rata nasional yang jauh di atas itu, angka ini sekilas tampak seperti “keajaiban ekonomi” dari ujung timur Pulau Madura. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan dilema besar mengenai kualitas kesejahteraan dan kerentanan struktur ekonomi yang sedang dibangun.
Estetika Angka dan Jebakan “Pekerja Rentan”
Dalam teori ekonomi tenaga kerja, angka pengangguran yang sangat rendah di daerah agraris sering kali menjadi sinyal semu. Merujuk pada konsep Disguised Unemployment (pengangguran terselubung) yang dikemukakan oleh Joan Robinson, angka rendah ini kerap muncul bukan karena terciptanya lapangan kerja formal yang mapan, melainkan karena masyarakat “terpaksa” bekerja di sektor apa pun demi bertahan hidup.
Data 1,64% ini perlu dibedah: Apakah mereka adalah tenaga kerja dengan upah layak dan jaminan sosial, ataukah mereka masuk dalam kategori underemployed (setengah menganggur) yang bekerja di bawah 35 jam per minggu? Jika sektor wisata desa menjadi penyerap utama, maka Sumenep sedang menghadapi risiko kerentanan musiman. Tanpa jaminan pendapatan tetap, angka 1,64% hanyalah barisan pekerja rentan yang bisa jatuh ke jurang kemiskinan setiap kali musim sepi wisatawan (low season) tiba.
BUMDes: Antara Perisai Kedaulatan atau Sekadar Stempel
Bupati menekankan pembangunan “ekosistem” desa. Di sinilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya menjadi aktor intelektual sekaligus ekonomi. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan BUMDes hanya menjadi instrumen administratif untuk mencairkan bantuan, bukan sebagai pemegang kendali aset.
Jika visi Bupati tentang “kolaborasi dengan dunia usaha” tidak dibatasi oleh regulasi yang memihak desa, maka BUMDes akan kalah telak oleh modal besar. Dalil Leakage Effect dalam ekonomi pariwisata mengingatkan kita: tanpa kendali BUMDes yang kuat, “kue” ekonomi pariwisata akan bocor ke luar daerah melalui vendor besar dan investor asing, menyisakan warga lokal hanya sebagai penjaga toilet atau pedagang asongan.
Koreksi Kritis: BUMDes harus ditempatkan sebagai pemilik saham mayoritas atau pengelola tunggal aset strategis desa. Jika BUMDes hanya menjadi penonton dalam “inovasi layanan” yang dikendalikan korporasi, maka desa wisata bukanlah bentuk pemberdayaan, melainkan bentuk halus dari privatisasi ruang publik desa.
Pariwisata: Bonus, Bukan Fondasi
Menggantungkan nasib ekonomi pada satu sektor (monokultur pariwisata) adalah langkah bunuh diri ekonomi. Pariwisata adalah sektor yang paling rentan terhadap guncangan eksternal—mulai dari isu keamanan hingga perubahan tren digital.
Pemerintah Kabupaten Sumenep harus memastikan bahwa transformasi desa wisata tidak menggerus sektor basis (pertanian dan perikanan). Jangan sampai warga desa meninggalkan sawah dan laut demi mengejar uang tunai cepat dari sektor jasa. Jika sektor primer ini mati, maka Sumenep kehilangan ketahanan pangannya.
Kesimpulan: Menagih Kualitas di Balik Kuantitas
Pertumbuhan 5,50% milik Sumenep tidak boleh hanya dirayakan sebagai keberhasilan statistik di atas kertas. Pemerintah daerah harus membuktikan bahwa:
-
Perlindungan Sosial: 1,64% tenaga kerja tersebut terlindungi oleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
-
Kedaulatan Aset: Menjamin tidak ada sejengkal pun tanah desa yang beralih kepemilikan kepada pemodal besar atas nama “pengembangan destinasi”.
-
Pemberdayaan bukan Buruhisasi: Memastikan masyarakat desa menjadi pemilik usaha, bukan sekadar buruh murah di tanah kelahiran mereka sendiri.
Jangan sampai angka 1,64% ini justru menjadi tabir yang menutupi fakta bahwa warga desa sedang kehilangan pegangan hidup yang autentik demi mengejar predikat “ikon pariwisata nasional” yang fana. Pertumbuhan tanpa kedaulatan adalah kerentanan yang dipoles dengan estetika angka.**
