Dilaporkan Bawaslu ke KASN, Fattah Jasin: Saya Memiliki Hak dalam Pesta Demokrasi!

0
381

SUMENEP – Bawaslu Sumenep mengadukan Kepala Bakorwil Pamekasan Pemprov Jatim Fattah Jasin ke Komisi ASN ( KASN ) di Jakarta.

Penyebabnya, Fattah Jasin yang merupakan aparatur sipil negara ( ASN ) di Pemprov Jatim dianggap melanggar netralitas ASN, karena ikut running gawe demokrasi, yakni mendaftar sebagai bakal calon bupati (Bacabup) Pilkada Sumenep 2020 melalui tiga partai, PKB, PPP, dan Partai Demokrat.

Koordinasi Divisi HDI dan Humas Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumenep, Imam Syafii, mengatakan penyerahan dokumen dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN ke KASN di Jakarta pada 30 Januari 2020.

Dokumen laporan tersebut merupakan hasil kajian, dengan temuan yang dinilai telah memenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN.

Dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Sumenep 2020 ini, Imam Syafii menyebut dilakukan oleh seorang bakal calon bupati ( Bacabup ), yakni Fattah Jasin.

“Bawaslu Sumenep sudah merekomendasikan Fattah Jasin ke Komisi ASN, sudah dua hari yang lalu diantar,” kata Imam Syafii saat dihubungi TribunMadura.com, Sabtu (1/2/2020).

Imam Syafii menjelaskan, jika Fattah Jasin adalah seorang ASN dan saat ini menjabat Kepala Bakorwil Pamekasan Pemprov Jatim dan sebelumnya juga menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim.

Imam Syafii menyebut, Fattah Jasin telah dengan terang-terangan mendaftar pada proses penjaringan bakal calon bupati dan calon wakil bupati melalui DPC PKB, DPC PPP dan DPC Demokrat Sumenep pada Pilkada Sumenep 2020.

“Jelas telah melanggar Undang – undang Nomer 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 5 huruf h, Yang berbunyi : ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan melaksanakan tugasnya,” tegasnya.

Imam Syafii mengaku, beberapa hari sebelumnya pihaknya sudah menghimbau agar seluruh ASN di Kabupaten Sumenep menjaga netralitas pada Pilkada Sumenep 2020 ini.

Sebab, katanya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

“Dalam peraturan itu dijelaskan, berdasarkan Pasal 11 huruf a PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,” terangnya.

Rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Sumenep katanya, sudah melalui proses pemeriksaan dokumentasi dan saksi, kajian serta rapat pleno antara ketua dan anggota.

Temuan dengan nomor register 001/TM/PB/Kab/16.35/1/2020 memenuhi unsur-unsur pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami berharap, rekomendasi ke Komisi ASN itu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,” harapnya.

Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris saat serahkan dokumen pengaduan Bacabup ke KASN di Jakarta. (Ist)

Sebelumnya, Fattah Jasin saat berada di DPC Demokrat di Jalan Trunujoyo Sumenep mengatakan, bahwa siapapun memiliki hak untuk ikut andil dalam pesta demokrasi.

“Tidak ada izin, saya selaku warga negara memiliki hak untuk ikut dalam pesta demokrasi,” kata Gus Acing setelah mendaftar Bacabub Pilkada Sumenep 2020 di DPC Demokrat Sumenep, Rabu (29/1/2020).

 Artikel ini tayang sebelumnya di TribunMadura.com dengan judul: Daftar Bacabup Pilkada Sumenep via PKB, PPP & Demokrat, Bawaslu Sumenep Adukan Fattah Jasin ke KASN.