Khafifah Indar Parawansa (Foto: Ferry Arbania)

Surabaya–Paska ramai pernyataan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa mengatakan, angaran Pemerontah Kota Walikota Surabaya.

Khofifah meragukan jika anggaran kegiatan Risma di luar negeri tanpa menggunakan APBD Surabaya.

Sebab kata Khofifah, rata-rata para kepala daerah yang ke luar negeri pasti menggunakan uang rakyat.

Dan itu pun diketahui setiap kepala daerah yang ke luar negeri selalu mengajukan izin kepada gubernur.

“Setiap kepala daerah yang akan keluar negeri pasti ada suratnya. Nah disurat tersebut juga dilampirkan penjelasan detail tentang agenda apa, termasuk juga biaya dari mana. Rata-rata dari APBD,” jelas Khofifah dilansir Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (22/11).

Bahkan Khofifah tak mempercayai ucapan Risma yang mengatakan kegiatannya ke luar negeri dibiayai pengundang.

Ketidakpercayaan Khofifah ini lantaran ia pernah melakukan kunker ke luar negeri memenuhi banyak undangan saat menjabat sebagai Menteri Sosial. Kendati saat itu banyak undangan Khofifah mengaku hanya sekali ke luar negeri dengan uang APBN.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Saat saya di Kementerian Sosial agak sering saya mendapat undangan ke luar negeri. Namun saya tidak pernah menggunakan itu, termasuk saat mendapatkan undangan ke Timur Tengah dengan pembiayaan dari mereka dengan menggunakan penerbangan first class untuk 7 orang,” ujar Khofifah.

Karena Risma mengaku dibiayai pengundang sedangkan surat yang dikirimin ke Pemprov Jatim menggunakan APBD, tak ayal Khofifah menengarai ada double budget dalam kegiatan ke luar negeri itu.

“Jadi kalau pengundang dapat, berarti double budget atau suratnya salah ketik. Karena ini surat sampai Kemendagri. Mungkin bisa dicek suratnya saya takut salah ketik. Bisa saja kan,” ungkapnya.

Khofifah pun meminta Pemkot Surabaya untuk memeriksa kembali surat izin yang diterimanya. Termasuk surat izin Risma yang akan berangkat ke Turki pada Desember 2019 mendatang.

“Sementara saya membaca dari beberapa link berita katanya tidak APBD. Makanya saya menyampaikan jangan-jangan salah ketik. Bisa direvisi kalau salah ketik. Kalau tidak salah ketik, lalu tadi itu lo. Link berita bilang tidak pakai APBD, saya takut double budget. Tapi kalau surat tidak salah ketik dan pengundang juga dapat berarti double budget,” pungkasnya. (rmol)