MADURAEXPOSE.COM–Ternyata, tidak semua desa memiliki badan usaha (BUMDes) di Kabupaten Jember. Dari 226 desa, baru 86 desa yang memiliki badan usaha. Sementara itu baru 20 BUMDes yang sudah berjalan.

Ada sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah desa dalam membentuk badan usaha. “Pertama soal sumber daya. Kelembagaannya butuh dukungan, karena ini hal baru. Ini butuh pembinaan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jember Eko Heru Sunarso.

Heru menargetkan tahun ini 50 BUMDes berjalan. “Kami harus memberikan bimbingan teknis bersama pendamping lokal desa, sehingga pada 2021 selesai (semua desa memiliki BUMDes, red)” katanya.

Rata-rata BUMDes tersebut bergerak di sektor perdagangan. “Kalau sudah ada pasar desa, bisa dimasukkan BUMDes. Bisa dikembangkan desa wisata. Oleh sebab itu, program ‘Satu Desa Satu Dosen’ bisa menjawab kira-kira apa yang bisa dikembangkan di desa itu,” kata Heru.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Program ‘Satu Desa Satu Dosen’ (SD2) adalah program kerjasama Pemerintah Kabupaten Jember dengan perguruan tinggi untuk menempatkan dosen sebagai pendamping desa. Pemkab Jember sudah menjalin nota kesepahaman dengan Universitas Jember, Politeknik Negeri Jember, Universitas Airlangga Surabaya, dan Universitas Brawijaya Malang untuk program ini. [wir/but]