MADURAEXPOSE.COM– Kementerian Pemuda dan Olahraga masih menunggu klarifikasi Ketua Kwartir Nasional Pramuka, Adhyaksa Dault terkait pernyataannya di sebuah acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pernyataan Adhyaksa itu telah diunggah dalam bentuk video di media sosial Youtube.

Menpora Imam Nahrawi menyebut, anggaran Pramuka sebesar Rp 10 miliar tidak akan cair sampai ada klarifikasi atas pernyataan Adhyaksa yang dipandang mendukung khilafah dan mendukung HTI itu.

“Pernyataan mendukung khilafah, HTI. Tidak mungkin memberikan fasilitas sebelum ada klarifikasi lebih lanjut,” kata Menpora di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7).

Ia akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk meminta klarifikasi Adhyaksa mengenai HTI.

“Prinsipnya kami tidak boleh mengorbankan Pramuka secara kelembagaan,” Imam menegaskan.

Apalagi, lanjut Imam, dalam waktu dekat ini Pramuka ada hajatan besar, yakni penyelenggaraan Raimuna Nasional pada 14 Agustus 2017.

Adhyaksa sendiri pernah menepis bahwa dirinya mendukung sistem khilafah dan anti-Pancasila. Ia mengatakan, kehadirannya di acara HTI pada 2013 lalu untuk memenuhi undangan, bukan sebagai anggota atau simpatisan HTI.

“Saya tegaskan, kalau saya dituduh anti-Pancasila naif bagi saya,” kata Adhyaksa dalam akun Youtube miliknya.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

[wid/rmol]