Cuan Haram Rokok Ilegal

Terbit: 11 September 2025 | 11:09 WIB

Keuntungan atau yang sering disebut “cuan” dari penjualan rokok ilegal bukanlah keuntungan biasa. Dalam perspektif hukum, etika, dan bahkan agama, uang ini dianggap haram karena didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum dan merugikan banyak pihak.

 

Rokok ilegal adalah rokok yang tidak memenuhi ketentuan hukum, seperti tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

 

Mengapa Keuntungan dari Rokok Ilegal Haram?

 

Ada beberapa alasan kuat mengapa keuntungan dari rokok ilegal dianggap haram.

 

1. Melanggar Hukum Negara

 

Penjualan rokok ilegal secara terang-terangan melanggar Undang-Undang Cukai yang berlaku di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk mengatur peredaran produk tembakau, termasuk rokok, demi melindungi masyarakat dan memastikan pemasukan negara. Setiap rokok yang diproduksi dan dijual wajib memiliki pita cukai sebagai bukti bahwa produsen telah membayar pajak kepada negara. Dengan menjual rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu, pelaku secara langsung menentang hukum.

 

2. Merugikan Negara dan Masyarakat

 

Peredaran rokok ilegal menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara, yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Uang dari pajak cukai seharusnya digunakan untuk berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketika rokok ilegal beredar, negara kehilangan pemasukan ini. Ini berarti masyarakat secara tidak langsung juga dirugikan karena berkurangnya dana untuk pembangunan.

 

3. Tidak Sesuai Syariat Islam

 

Dalam ajaran Islam, segala bentuk keuntungan yang didapat dari transaksi ilegal atau merugikan orang lain dianggap haram. Rokok ilegal termasuk dalam kategori barang selundupan. Transaksi yang melibatkan barang selundupan, di mana ada upaya untuk menghindari pajak dan merugikan negara, secara umum tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, uang yang dihasilkan dari penjualan rokok ilegal dianggap tidak sah atau haram.

 

 

4. Merusak Pasar yang Sehat

 

Rokok ilegal dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada rokok legal karena tidak dikenai pajak. Hal ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Produsen rokok legal, yang telah mematuhi semua aturan dan membayar pajak, sangat dirugikan. Usaha mereka terancam karena konsumen cenderung memilih produk yang lebih murah, meskipun ilegal. Kondisi ini bisa memicu kerugian besar bagi industri rokok legal dan berpotensi menyebabkan PHK atau kebangkrutan.


 

Contoh Bentuk Rokok Ilegal

 

Agar lebih mudah mengenali, berikut beberapa contoh rokok ilegal:

  • Rokok Polos: Tidak memiliki pita cukai sama sekali.
  • Rokok Pita Cukai Palsu: Menggunakan pita cukai yang dicetak secara ilegal dan tidak sah.
  • Rokok Pita Cukai Bekas: Menggunakan pita cukai yang sudah pernah dipakai pada bungkus rokok lain.
  • Rokok Pita Cukai Tidak Sesuai: Menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis atau harga jual rokok. Misalnya, pita cukai untuk rokok dengan harga rendah digunakan pada rokok yang seharusnya berharga mahal.

 

Konsekuensi Hukum

 

Penjual dan produsen rokok ilegal menghadapi sanksi hukum yang berat. Berdasarkan Undang-Undang Cukai, pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara antara 1 hingga 5 tahun dan denda hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar praktik ilegal ini tidak terus berlanjut.

 


Dengan memahami alasan-alasan di atas, kita bisa melihat bahwa keuntungan dari rokok ilegal bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga masalah etika dan moral. Mencegah peredaran rokok ilegal adalah tanggung jawab kita bersama, karena dampaknya merugikan negara, merusak pasar, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebaikan.

MADURA EXPOSE

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Dandim ‘Sowan’ ke Annuqayah: Menguji Resiliensi Birokrasi di Rahim Pesantren

Dandim 0827 Sumenep Letkol Inf Citra Persada silaturahmi ke Ponpes Annuqayah Guluk-Guluk.

Nalar Sirkular: Ketika Pesantren Menaklukkan Paradigma ‘Limbah’

Terbit: 21 Maret 2026 | 09:30 WIB MADURAEXPOSE.COM | SUMENEP – Di tengah krisis pengelolaan sampah nasional, institusi pendidikan tradisional Islam (Pesantren) justru muncul sebagai pionir ekonomi sirkular yang pragmatis…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Maraton Hibah Jatim: KPK Gali Keterangan 13 Saksi, Dua Kades Bangkalan Hadir

Penyidikan dugaan kasus dana hibah APBD Jatim tahun anggaran 2021-2022 terus bergulir. Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan maraton terhadap 13 orang saksi di Mapolres Bangkalan.[Dok.KPK.go.id/Madura Expose]

Gelap di Kafe Lyco: Spesialis Meteran Listrik Sampang Berakhir di Sel

asi Humas Polres Sampang saat merilis Spesialis pencuri utilitas ini diringkus Satreskrim Polres Sampang usai beraksi di Kafe Lyco Go, Jalan Teuku Umar.[Foto: Dok.Istimewa/Madura Expose]

Anomali Regulasi di Tapakerbau: Hegemoni Modal vs Kedaulatan Ekologi

Warga Dusun Tapakerbau saat melakukan penghalauan terhadap ekskavator di kawasan pesisir Desa Gersik Putih sebagai bentuk pertahanan atas kedaulatan ruang hidup. [lustrasi Gambar: Dok. Madura Expose/AI]

BREAKING NEWS: Polda Jatim Konfirmasi 27,8 Kg Kokain ‘Bugatti’ di Sumenep Positif Narkotika Kelas Dunia

Transnasional Crime: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto saat memimpin konferensi pers hasil uji laboratoris 27,8 kg kokain bermerek 'Bugatti' yang ditemukan di pesisir Giligenting, Sumenep. Langkah ini merupakan bagian dari transparansi Polri dalam mengusut tuntas jaringan narkotika internasional di wilayah maritim Madura. [Foto: Dok. Humas Polda Jatim/Madura Expose]

Dialektika Perencanaan: Sinkronisasi Epistemik dan Jembatan Masa Depan Sumenep

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, saat menguraikan jembatan filosofis perencanaan pembangunan dalam forum sarasehan bersama mahasiswa di Ruang Potret Koneng. [Foto: Dok. Istimewa/Madura Expose]

Strategi Pemkab Sumenep Kepung Rentenir

Kabag Perekonomian SDA Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, saat membuka sosialisasi TPAKD 2026 di Aula TP-PKK untuk memperkuat akses keuangan pedesaan.