Bupati Sumenep “Gugat” ASN, Kuasai Teknologi atau Tergilas Sejarah!

SUMENEP – Tirai digital telah tersibak, dan di bawah cahayanya yang tajam, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep diminta untuk melepaskan belenggu konservatisme. Dalam sebuah pidato yang menggugah di Stadion GOR A. Yani Pangligur, Senin (01/12/2025), Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, melontarkan tantangan yang agitatif kepada seluruh jajarannya: Kuasai Teknologi, atau Gagal Menjawab Panggilan Pelayanan Publik!

Momen penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini dijadikan mimbar untuk menyalakan api reformasi birokrasi. Bupati Fauzi menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunda Percepatan Transformasi Digital.

Gagal Teknologi, Gagal Layanan: Sebuah Ultimatum Birokrasi

Kepada ribuan ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, Bupati Fauzi secara eksplisit menyatakan bahwa penguasaan teknologi bukan lagi opsi dekoratif, melainkan mandat fundamental.

“ASN, PPPK dan PPPK paruh waktu sebagai aparatur pemerintah harus menguasai teknologi,” tegasnya, menunjuk bahwa perkembangan informasi adalah kunci utama untuk melahirkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.

Inilah era di mana birokrasi harus berlari secepat data. Gagap teknologi (Gaptek) di kalangan aparatur sama dengan mengkhianati kebutuhan mendesak masyarakat akan layanan yang efisien, transparan, dan akurat.

“Kami minta tidak ada pegawai yang gagap teknologi. Kalau pelayanan ingin maju, tentu saja SDM aparaturnya harus maju,” seru Bupati, melukiskan bahwa maju atau mundurnya Sumenep kini ditentukan oleh kemampuan adaptasi digital para pegawainya.

Dari Kehadiran Fisik Menuju Ide dan Kreativitas Digital

Achmad Fauzi Wongsojudo menekankan, penguasaan teknologi akan mendongkrak efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik secara eksponensial. Ia menuntut aparatur untuk menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar penumpang pasif dalam gerbong birokrasi.

Tuntutan untuk adaptif dan memiliki kompetensi digital yang memadai adalah harga mati demi mewujudkan pelayanan publik cepat, tepat, dan transparan.

“Pemerintah membutuhkan pegawai yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi bekerja dengan ide, kreativitas, dan kemampuan mengikuti perkembangan zaman,” pungkas Bupati.

Pernyataan ini adalah lonceng kematian bagi budaya kerja konvensional. Kini, tantangan terbesar bagi ASN Sumenep bukanlah sekadar menjalankan rutinitas, melainkan menunjukkan integritas, profesionalisme, dan kemauan untuk terus belajar agar mampu memanggul tanggung jawab besar pembangunan daerah di era digital ini. Sumenep menanti, siapa yang akan menyambut tantangan ini, dan siapa yang akan tergilas di bawah roda sejarah birokrasi yang menuntut perubahan.**