Bupati Fauzi vs. BDT: Mengapa PI 10% Sumenep Masih Jadi Pagar Hidup Mati Perusahaan Migas?

Isu mandeknya pelaksanaan Participating Interest (PI) 10% dalam proyek migas di Kabupaten Sumenep bukan hanya persoalan baru. Masalah ini merupakan lingkaran keluh kesah yang telah disuarakan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, sejak lama, dan kini diperkuat oleh kritik tajam dari elemen masyarakat sipil.

Perbandingan antara komentar Bupati pada akhir 2022 dan tuntutan aktivis baru-baru ini menunjukkan satu benang merah yang sama: perusahaan migas dianggap lebih mementingkan keuntungan daripada hak ekonomi daerah.

2022: Kritik Bupati tentang ‘Profit Oriented’

Pada 21 Desember 2022, Bupati Achmad Fauzi telah mengungkapkan betapa alotnya pelaksanaan PI 10% yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Aturan ini mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menawarkan saham 10% kepada BUMD daerah penghasil.

Kala itu, Fauzi menyoroti akar masalah yang sangat fundamental:

Fauzi dengan jelas menggarisbawahi adanya ‘itikad baik’ yang hilang dari perusahaan migas, membuat hak daerah, meskipun sudah diatur dalam undang-undang dan permen, sulit untuk direalisasikan.

Kondisi Terkini: Tuntutan Keras dari BDT

Hampir dua tahun berselang dari pernyataan Bupati, masalah ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, melainkan justru memicu reaksi yang lebih keras dari masyarakat. Aliansi Banteng Dari Timur (BDT) melayangkan tuntutan yang berpusat pada dugaan pengabaian hak ekonomi daerah melalui PI 10%, bahkan menudingnya sebagai skandal finansial triliunan rupiah.

Koordinator BDT, Zainullah, menyampaikan kritik yang sejalan dengan keluhan Fauzi di masa lalu, namun dengan fokus yang lebih spesifik dan lugas:

Kesimpulannya: Jika pada 2022 Bupati Fauzi menggunakan terminologi diplomatis seperti “alot” dan “dinamika luar biasa,” pada akhirnya 2024 atau 2025 (waktu berita BDT), Zainullah menggunakan kata-kata yang lebih keras: “skandal finansial” dan seruan “KEI jangan main-main dengan aturan.”

Hal ini mengindikasikan bahwa masalah PI 10% di Sumenep adalah masalah struktural yang berlarut-larut. Keluhan pejabat daerah mengenai orientasi bisnis perusahaan yang mengabaikan aspek sosial kini telah berevolusi menjadi tuntutan keras masyarakat yang menuntut keadilan atas potensi kerugian finansial daerah yang sangat besar.

[lp6/gim/dbs]