Bupati Fauzi Dan Rapor Merah 9 OPD Dijelang Mutasi

Sumenep (Maduraexpose.com)– Tujuh bulan yang lalu, tepatnya hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021, sekelompok aktivis Mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) memggelar aksi di depan kantor Bupati Sumenep mengingatkan banyaknya kinerja yang dinilai belum maksimal, sedikitnya ada 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang layak diberi “Rapor Merah”.

Adalah Andi Kholis, yang saat itu bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi menyampaikan maksud kedatangan mereka mendangi Bupati Achmad Fauzi dikantor Pemkab Sumenep untuk menyampaikan “rapor merah” sejumlah OPD. Pihaknya menilai, banyak kinerja OPD di lingkungan Pemkab Sumenep masih kurang makismal, diantara soal dugaan Penyelewengan Bantuan Langsung Tunai yang dalam hal ini menyasar ke Dinas Sosial yang dinilai mahasiswa pengunjuk rasa tidak responsif terhadap isu-isu yang terjadi dibawah.

Isu lainnya berkaitan rapor merah OPD, dijelaskan GPMS terkait dengan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Disdik yang dinilai tidak efektif hingga dikhawatirkan berimbas pada kondisi lembaga pendidikan dalam menetapkan kebijakan, terutama didaerah kepulauan yang terkendala dengan terbatasnya sismtem jaringan internet dan banyaknya siswa yang tidak mampu membeli handphone.

Korlap aksi juga menilai, jika rapor merah itu tidak diperhatikan, akan dikhawatirkan bisa melahirkan output yang prematur dan cengerung mengabaikan nilai-nilai substansial dunia pendidikan.

Rapor merah OPD yang disematkan GPMS ini juga menyasar kepada kinerja Bappeda Sumenep yang dinilai belum komprehensif dan kurang objektif dalam menyusun Perda.
Indikatornya terlihat dari susunan Raperda RTRW yang mengundang kontroversi publik. Dan hal itu harus segera dievaluasi oleh para pihak yang berwenang, dalam hal ini Bupati Sumenep.

Terkait Rapor Marah 9 OPD Pemkab Sumenep ini, sempat direspon serius oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi,SH,MH kala itu. Secara tegas dirinya bilang semua aspirasi mahasiswa pengunjuk rasa diterima, baik secara tertulis maupun lewat lisan (orasi).

Pihaknya berjanji untuk melakukan input data yang valid terkait tuntutan mahasiswa, baik brupa input data dan informasi dari internal maupun dari pihak ekstrenal Pemkab Sumenep secara objektif.

Semua data 9 OPD yang dianggap layak menerima rapor merah tersebut, lanjut Bupati Fauzi, semuanya akan dipadukan. Dijelaskan Fauzi, bisa saja hasilnya, kalau dari luar bisa saja rapot merah, tapi kan belum tentu kalau dari dalam, bisa saja hijau, kuning, dan bahkan merah,”.

Sumber:—
Editor: Ferry Arbania