Brigade Rakyat Timur Daya Siap Kawal Kasus Raskin Gapura di Kejaksaan

MADURAEXPOSE.COM—Brigade Rakyat dan Pemuda-Pemudi Timur Daya (BRIPPDA) mengaku siap turun gunung melakukan pengawalan terhadap seluruh kasus dugaan korupsi ataupun penyelewengan yang terindikasi bermasalah di wilayah timur daya, seperti Kecamatan Gapura, Dungkek, Batang-Batang dan lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Pimpinan tertinggi BRIPPDA Imam Arifin, merespon ancaman yang terlontar dari Ketua AKD Kecamatan Gapura terhadap media yang telah memberitakan kasus dugaan penyimpangan raskin tersebut ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, beberapa hari yang lalu. Menurut aktivis yang saat ini tengah menempuh pendidikan pasca sarjana (S-2) disalah satu perguruan tinggi di Surabaya, mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses laporan raskin hingga ke akar-akarnya.

“Kami percaya aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Sumenep tidak akan main-main dalam memproses semua laporan kasus raskin. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran terkait kasus dugaan penyimpangan raskin yang perkaranya sudah ditangan aparat penegak hukum,”terang Imam Arifin kepada Maduraexpose.com, Senin 23 Januari 2017.

Imam menambahkan, seluruh barisan pemuda dan pemudi diinternal organisasi BRIPPDA yang dipimpinnya saat ini, sudah melakukan konsolidasi guna melakukan pengawalan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat timur daya.

“Termasuk kasus dugaan penyimpangan raskin yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan, kami akan melakukan pengawasan dan siap mengawal proses hukumnya. Kami harapkan juga kawan-kawan aktivis mahasiswa dan LSM di Sumenep merapatkan barisan demi Sumenep yang lebih baik,” tandasnya.

Disinggung terkait ancaman Ketua AKD Kecamatan Gapura terhadap media, Imam berpendapat, tak seharusya Kepala Desa tersebut mengeluarkan ancaman terhadap media, karena persoalan raskin yang dilaporkan LSM tersebut sudah menjadi domainnya apara penegak hukum, setelah adanya laporan resmi dari kalangan LSM.

“Kasus dugaan penyimpangan raskin itu sudah menjadi domainnya penyidik Kejaksaan, karena perkaranya sudah dilaporkan secara resmi. Jadi lucu juga, kalau Kadesnya minta dikonfirmasi. Kalau mau menggunakan hak jawab, ya Kadesnya dong yang harus pro aktif. Coba lihat sebelumnya, ketika Kades Guluk-Guluk ditahan penyidik Kejaksaan, wartawan langsung merilis di medianya tanpa perlu konfirmasi ke Kadesnya. Sebaiknya, ikuti proses hukum di Kejaksaan, hargai para penegak hukum kita,” pungkasya.

Diberitakan sejumlah media sebelumnya, Kepala Desa Longos yang juga Ketua AKD Kecamatan Gapura merasa diberitakan sepihak dan mengancam akan melaporkan media ini, yang telah merilis laporan resmi ketua LSM Lidik Hukum dan HAM ke kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Madura, Jawa Timur. [Zen/Fer/Tim]