Zamrud Khan, Bupati Eksekutif LPK-P2HI

MADURAEXPOSE.COM– Bupati Eksekutif Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPK-P2HI ), Zamrud Khan menilai, kasus dugaan raskin penyimpangan raskin baik yang ditangani pihak Polres maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep wajib ditindak lanjut oleh apara penegak hukum hingga tuntas keakar-akarnya.

“Banyak sekali kasus raskin yang selama ini dipersoalkan oleh masyarakat, baik yang ditangani pihak Polres maupun Kejaksaan Negeri Sumenep. Kami mendesak agar aparat hukum menuntaskan kasus-kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang ada,” ujar Zamrud Khan, Bupati Eksekutif LPK-P2HI kepada Maduraexpose.com, Senin dini hari, 23 Januari 2017.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja pers di Sumenep yang saat ini tengah gencar-gencarnya mengawal kasus raskin disejumlah desa yang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk beberapa desa di kecamatan Gapura, Sumenep, Madura, Jawa Timur.

“Terbaru kami baca di Maduraexpose.com ini, sudah sangat luar biasa membantu aparat penegak hukum dalam upaya memberantas maraknya kasus dugaan korupsi di Sumenep. Diakui atau tidak, peran media sangat penting sebagai pilar demokrasi keempat di Indonesia,” imbuhnya.

Adik kandung pengacara kondang Azam Khan, yang saat ini aktif di Indonesia Lawyer Club (ILC) tersebut menambahkan, tak ada alasan bangi pihak Kejaksaan Negeri Sumenep maupun Polres untuk tidak memperoses laporan raskin, baik yang telah disampaikan oleh LSM maupun tokoh masyarakat.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Kami tidak berkepentingan dengan kasus raskin yang saat ini mulai memanas, kami hanya kasihan kepada masyarakat kecil ketika hak-haknya terampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi, LPK-P2HI itu dibentuk sebagai lembaga masyarakat yang memiliki tupoksi sebagai lembaga pengawas korupsi dan pemantau penegak hukum Indonesia,” pungkasnya. [Zen/Fer]