MADURAEXPOSE.COM–Sejak beberapa tahun terakhir, pemberitaan terkait Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kabupaten Sumenep selalu menjadi trending topic karena berkaitan dengan masyarakat bawah.

Baru-baru ini, Didik Untung Samsidi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep membeberkan tunggakan pajak tersebut sebesar Rp 4,5 miliar .

Menurut mantan Kepala Isnpektorat ini, membengkaknya hutang pajak bangunan dan bumi itu karena kesadaran masyarakat yang masih perlu untuk terus ditingkatkan.

“Tunggakan PBB tahun 2016 saja mencapai Rp 4,5 miliar. Salah satu faktornya karena minimnya kesadaran masyarakat,” ungkap Didik Untung Syamsidi, Kepala BPPKAD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Pihaknya menargetkan ada perubahan siginifikan pada pertengahan tahun ini, perolehan pajak terus meningkat. Untuk itu pihaknya terus melakukan berbagai ikhtiar agar ketaatan bayar pajak di Sumenep terus ditingkatkan.

Pihaknya menambahkan, hingga memasuki bula ketiga tahun ini, target pelunasan PBB masyarakat masih mencapai 22,8 persen.

“Padahal target kita sebesar 6,4 miliar. Ini baru sekitar Rp 1,9 miliar,”tandasnya.

Didik juga membeberkan, disamping minimnya kesadaran warga taat pajak, pihaknya juga menemukan ada beberapa kecamatan yang justru dengan kompak tidak melakukan pembayaran pajak .

“Malah di Kecamatan Nonggunung sama sekali tidak ada yang bayar pajak. Nol persen malah. Di Kecamatan Batuan hanya sekitar 8 persen,”pungkasnya.

Kendati demikian, Didik berjanji akan terus melakukan penagihan terhadap masyarakat wajib pajak.

“Salah satu upaya yang kami lakukan dengan melakukan kerjasama penagihan pajak melalui Kepala Desa masing-masing,” pungkasnya. [Ferry/***]

HotNews:  Din Syamsudin: Presiden Bisa Dimakzulkan