Bingung Garap ADD, 3 Kepala Desa Mengundurkan Diri

MADURAEXPOSE.COM—Gara-gara Anggaran Dana Desa (ADD), beberapa Kepala Desa di Kabupaten Sambas sudah mengundurkan diri. Di antaranya satu Kepala Desa di Kecamatan Tebas, satu Kepala Desa di Kecamatan Sambas dan satu Kepala Desa di Kecamatan Selakau Timur.

Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah SH MH mengakui jika ada beberapa Kepala Desa yang sudah mengundurkan diri terkait ADD. Pihaknya pun menyatakan itu terjadi karena beberapa hal. “Ini kasuistis saja. Karena ketidakmampuan atau adanya dorongan dari pihak lain jika tak mampu lebih baik mengundurkan diri. Karena ada kesibukan lain, ada juga yang karena muncul mosi tidak percaya dari masyarakat,” kata Hairiah.

Meskipun demikian, dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Sambas. Kepala Desa yang mengundurkan diri hanya sebagian kecil. Dan lebih banyak Kepala Desa yang berhasil dalam pengelolaan ADD.

Hairiah pun menyebutkan sebenarnya dalam pengelolaan ADD. Akan menjadi mudah, asalkan mengikuti aturan yang sudah ada. Kemudian melakukan komunikasi dengan pihak- pihak di desa. Mulai dari aparat desa, BPD serta terpenting adalah adanya transparansi dengan masyarakatnya.

“Kalau itu (penggunaan ADD) dijalankan sesuai aturan dan melibatkan semua pihak, tidak akan muncul masalah. Kalau pihak terkait di desa, ada yang tak dilibatkan itu bisa menjadi tidak transparan. Artinya selama seluruh stake holder yang ada dilibatkan kemudian peruntukannya sesuai aturan, maka ADD tak akan ada masalah,” katanya.

Ditambah lagi, selama ini dari unsur pemkab melalui pihak terkaitnya. Sudah gencar melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penggunaan ADD ke setiap Kepala Desa.

Terlebih, sebutnya, Desa merupakan ujung tombak pembangunan. Diharapkan dengan adanya ADD ini, bisa digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemajuan desa.

“Sehingga sepenuhnya dikembalikan ke Desa. Bagaimana niatnya untuk membangun desa. Ditengah tuntutan masyarakat semakin tinggi untuk transparansi penggunaan anggaran desa. Dan itu berlaku bukan saja di tingkat desa, tapi seluruh lembaga pemerintahan, masyarakat menginginkan transparan,” katanya.

Wabup Sambas menegaskan selama seluruh pihak tahu mengenai penggunaan dana desa. Akan semakin profesional pihak desa dalam mengelola anggaran yang dikucurkan dari pemerintah tersebut.

“Yang penting tidak ada dusta diantara kita maka penggunaan ADD akan enak-enak saja. Buktinya banyak juga kades yang berhasil, karena pembangunannya yang bersumber dari ADD transparan,” katanya.

(fah/prokal)