SUMENEP– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp12,04 miliar dari APBN 2025 untuk subsidi tiket penerbangan di Bandara Trunojoyo, Sumenep.
Kebijakan ini, yang berlaku selama satu tahun penuh dari 1 Januari hingga 31 Desember 2025, menimbulkan pertanyaan menarik: apakah ini solusi permanen untuk meningkatkan konektivitas, atau hanya langkah temporer yang akan habis masanya?
Anggaran miliaran ini difokuskan pada tiga rute penerbangan: Sumenep-Bawean (PP), Sumenep-Pagerungan (PP), dan Bawean-Surabaya (PP). Tanpa subsidi, harga tiket bisa melambung hingga Rp1 juta. Namun, berkat bantuan ini, harga tiket dapat ditekan menjadi sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000.
Menurut Ketua Tim Teknik Operasi Keselamatan dan Keamanan Pelayanan Darurat (TOKKPD) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Trunojoyo, Mohamad Ali Akbar, tingkat keterisian penumpang di beberapa rute cukup menggembirakan. “Realisasi penggunaannya untuk rute Surabaya-Bawean bagus, di atas 90 persen. Untuk rute Sumenep-Pagerungan sekitar 90 persen,” jelasnya.
Namun, Ali juga mengakui bahwa rute Bawean-Sumenep masih minim penumpang. Ironisnya, mayoritas pengguna layanan penerbangan ini adalah masyarakat umum, bukan dari kalangan instansi pemerintah, menunjukkan bahwa kebutuhan akan transportasi udara yang terjangkau memang sangat dirasakan oleh warga.
Pertanyaan Kritis untuk Masa Depan
Keputusan Kemenhub untuk mengucurkan dana sebesar ini adalah langkah yang patut diapresiasi karena jelas memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah terpencil. Namun, subsidi ini bersifat sementara. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi setelah 31 Desember 2025?
Apakah pemerintah daerah dan pusat memiliki strategi jangka panjang untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau dan minat terbang tetap tinggi tanpa harus bergantung pada subsidi APBN setiap tahun? Bagaimana cara meningkatkan minat penumpang di rute yang masih sepi?
Langkah ini memang menjadi “angin segar” bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses transportasi cepat. Namun, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada solusi instan, tetapi juga merancang strategi berkelanjutan agar Bandara Trunojoyo benar-benar menjadi simpul transportasi vital yang mandiri dan berkelanjutan, bukan sekadar “proyek subsidi” yang akan usai masanya.
