Antisipasi Kekacauan Pilkades, Pengamat Hukum Desak Bupati Sumenep Revisi Perbup No.15/2021

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sumenep (Maduraexpose.com)— Pilkades serentak tahap kedua yang dijadwalkan pertengahan tahun ini mendapat sorotan tajam dari banyak kalangan karena dinilai terdapat pasal krusial dalam peraturan bupati (Perbup) yang perlu direvisi agar tidak merusak proses demokrasi ditingkat desa.

Hal itu dismpaikan Kurniadi,SH seorang pakar hukum yang juga aktivis pro demokrasi. Dirinya melihat ada pasal krusial yang harus direvisi karena berpotensi merusak sistem demokrasi dan azas keadilan.

Kurniadi menyindir peran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Moh. Ramli., S.Sos., M.Si. yang diduga hanya melakukan “tambal sulam” terhadap Perbup No.15/2021 sebagai peraturan Perubahan atas Perbup Sumenep No. 54/2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kritik pedas Kurniadi tersebut disampaikan panjang lebar melalui media daring yang dibesutnya. Dia menilai, Kepala DPMD Sumenep terkesan hanya menambah dan menyisipkan aturan-aturan baru yang belum diatur oleh perbup sebelumnya. “Terutama untuk menyesuaikan dengan adanya regulasi baru dari pemerintah pusat berkenaan dengan antisipasi penyebaran wabah Covid-19,”ujarnya dilansir dari media daring miliknya.

Aktivis Prodem pada YLBH Madura ini juga menyitir pernyataan Kadis DPMD di media terkait reformulasi pelaksanaan Pilkades, yang salah satunya terkait dengan penambahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Benarkah Perbup baru tersebut hanya soal penyesuaian terhadap situasi Covid, ternyata tidak demikian. Perbup baru tersebut (menunjukkan) tidak ada kemajuan dan sarat dengan kekejaman dan keganasan Bupati,” imbuh Kurniadi mengingatkan.

Pihaknya mengingatkan Bupati Achmad Fauzi agar berguru pada pengalaman dirinya sebagai Wakil Bupati pada saat mendampingi Bupati Busyro Karim pada priode sebelumnya. Pada era sebelumnya, lanjut Kurniadi, Pelaksanaan Pilkades terkesan amburadul. “Sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan substantif pada Perbup tersebut.

Tak hanya itu, pria yang berprofesi pengacara ini menandaskan, Perbup yang ada saat ini, jika dipaksakan, maka tidak hanya merupakan jalan mundur bagi demokrasi. Lebih dari itu, hanya bermakna seremonial dan rutinitas demokrasi saja.

“Bahkan Perbup itu bisa secara substantif akan menghilangkan nilai-nilai demokrasi. Saya contohkan, misalnya Si Calon Kepala Desa memperoleh kemenangannya dengan curang dan bahkan lagi tidak memenuhi syarat, akan tetapi kalau calon tersebut dikehendaki oleh Bupati untuk menjadi Kades, maka Calob tersebut akan tetap diangkat dan dilantik jadi Kepala Desa oleh Bupati,”tandasnya menganalogikan.

Lebih tegas Kurniadi menambahkan, Perbup No.15/2021 yang menjadi landasan pelaksanaan Pilkades, tidak memenuhi Standart untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pilkades, melanggar Peraturan Perundang Undangan yang ada di atasnya, serta menciderai rasa keadilan masyarakat, sehingga patut direvisi oleh Bupati.

“Kalau tidak direvisi, kami menghimbau kepada masyarakat untuk secara kompak memboikot pilkades. Karena jika Pilkades tetap dijalankan dengan peraturan yang ada, maka rakyat akan kecewa dikemudian hari,”tutupnya.

Sebelumnya, Kepala DPMD melalui awak media menjelaskan, bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sumenep, pada tahun 2021 ini, secara regulasi akan sedikit ada perubahan regulasi yang tertuang dalam peraturan Bupati (perbup) nomor 54 tahun 2019 dilakukan penyesuaian dengan Premendagri. (*)

Editor: Ferry Arbania

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]