Aliansi Pemilih Pintar Sebar Spanduk Tolak Politisasi SARA

Organisasi yang peduli pada Pemilukada Damai DKI Jakarta 2017 bernama Aliansi Pemilih Pintar (APP) memasang banyak spanduk menolak Politisasi berbau SARA (Suku, Agama dan Ras). Spanduk disebar dibanyak titik di Jakarta Pusat, Sabtu (26/08/2016).

Tampak spanduk dipasang di Jl. Raya Cikini, Jl. Kramat Rayal, Jl. Cempaka Putih, Jl Kwitang dan beberapa lainnya. Spanduk ini bertuliskan seruan Pemilukada damai dan berkualitas, dengan politik tanpa kekerasan, saling menjatukan dan tanpa SARA.

Spanduk ini hadir menjelang Pemilukada DKI Jakarta 2017 yg tahapan pendaftarannya dibuka awal September 2016 mendatang. APP sebagai organisasi yang memasang spanduk dengan terang-terangan mengkampanyekan Pemilukada damai dan berkualitas.

Sebelumnya, Selasa (22/08/2016), sejumlah puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemilih Pintar (APP) DKI Jakarta melakukan aksi seruan kampanye damai di Bundaran Patung Kuda Jl. MH. Thamrin. Isu yang dibawah APP menolak politik yang membawa isu SARA (Suku Agama dan Ras) dalam Pemilukada DKI 2017 mendatang.

Syafrudin Budiman SIP, Juru Bicara APP mengatakan, Pemilukada DKI Jakarta diharapakan berjalan damai dan jauh dari konflik yg mengancam.

“Hari ini jelang Pemilukada DKI sudah banyak perang wacana yg berbau SARA. Kalau tidak diredam sekarang bisa menjadi konflik horisontal antar masyarakat,” katanya.

Menurutnya, APP memberikan penyadaran agar hal-hal yg berbau politik SARA harus dihindari. Karena kunci dari sukses-tidaknya pelaksanaan Pemilukada sangat tergantung kepada para peserta, pemilih dan pelaksananya. Dimana Pemilukada yang damai menjadi agenda utama yang harus dijaga dalam kegiatan ini.

Berdirinya Aliansi Pemilih Pintar (APP) DKI Jakarta juga tidak lepas dari sebuah harapan Pemilukada berlangsung aman, lancar, damai, bermutu, dan bermartabat. Selain itu diharapkan masyarakat harus mengetahui latar belakang calon kepala daerah yang akan dipilih. Penting mempunyai pemimpin yang memiliki kemampuan membawa kesejahteraan, tidak tercela, dan tidak melanggar nilai moral.

“Pemimpin DKI Jakarta harus memiliki visi-misi untuk membagun kemajuan yang jelas. Selain itu sebagai figur yang bisa mengayomi seluruh elemen masyarakat. Sebab Gubernur kedepan harus bisa menjadi pemimpin untuk semua kalangan masyarakat,” ujar mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Mahasiswa (IMM) periode 2006-2008 ini. (*)