MADURA EXPOSE—Wacana Kepulauan Sumenep kembali menggelinding kepermukaan setelah program 99 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati priode 2016-2021 dinilai gagal mengakomodir kepentingan masyarakat bawah, terutama masyarakat kepulauan yang selama ini merasa termarjinalkan dalam sisi pembangunan infrastruktur, listrik dan transportasi laut.
“Ibarat suami-istri, kalau sudah tidak ada kecocokan buat apa lagi dipertahankan. Kabupaten Kepulauan di Sumenep sudah menjadi sebuah keharusan dan wajib terealisasi,” ujar Ainur Rahman, tokoh kepulauan asal Pulau Masalembu, Sumenep, Madura, Senin 9 Mei 2016.
Ainur menegaskan, selama bergabung dalam wilayah kabupaten Sumenep, daerah kepulauan selalu tertinggal dalam banyak hal. Untuk itu pihaknya mengajak semua lapisan masyarakat mendukung wacana pemekaran tersebut demi kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Disinggung langkah apa yang sudah dilakukan masyarakat kepulauan untuk merealisasiakan kepulauan berdiri sendiri menjadi kabupaten. Sejumlah unsur yang terdiri dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh pemuda juga sudah melakukan komunikasi dengan DPR RI.
“Apalagi rencana pemekaran Sumenep kepulauan ini pernah diamini Bupati Busyro pada saat pertemuan tokoh kepulauan bersama Wakil Gubernur Jatim, Gus Ipul. Sekarang masyarakat kepulauan menagih janji bupati itu,” tandasnya. [m21/fer]
