Absennya Bupati Fauzi dalam FGD: Sebuah Sinyal?

SUMENEP, Maduraexpose.com – Hampir dua bulan setelah penangkapan 1,49 juta batang rokok ilegal di pintu Tol Pasuruan, sebuah acara Focus Group Discussion (FGD) digelar di Pendopo Agung Keraton Sumenep pada Kamis, 17 Juli 2025. Acara ini digagas oleh sekelompok jurnalis yang menamakan diri “Forum Pimpinan Asosiasi Media (Forpam)” bersama “Paguyuban Rokok Lokal,” dengan tujuan “Memperkuat Sinergi Pemerintah, Bea Cukai, dan Pers dalam Mendorong Legalitas Usaha Rokok Lokal di Sumenep.”

Namun, di balik tujuan mulia tersebut, terdapat sejumlah kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan. Tidak semua organisasi pers di Sumenep diundang atau bahkan mengetahui adanya acara ini, menciptakan kesan eksklusivitas. Yang paling menonjol adalah ketidakhadiran Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Posisi bupati diwakili oleh Wakil Bupati Imam Hasyim, yang didampingi oleh H. Mukmin, seorang pengusaha rokok besar dari Kecamatan Ganding.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Imam Hasyim menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung pertumbuhan usaha rokok yang legal demi terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan. Meskipun pernyataan ini bersifat normatif, absennya Bupati Fauzi dalam forum tersebut memunculkan spekulasi.

Ketidakhadiran Bupati Fauzi diduga kuat bukanlah sekadar bentrok jadwal. Berdasarkan informasi yang beredar, hal ini bisa jadi merupakan bentuk protes diam-diam dari Bupati. Sebuah sinyal penolakan untuk duduk bersama dengan pihak-pihak yang mungkin dicurigai terlibat, atau setidaknya menjadi “penyangga” bagi para pengusaha rokok yang melakukan praktik ilegal dan merusak citra industri rokok lokal.

Sebelumnya, penangkapan jutaan batang rokok ilegal yang berasal dari Sumenep telah memicu kemarahan besar Bupati Fauzi. Ia bahkan menyoroti praktik “ternak cukai” dan dugaan pencatutan namanya oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk melancarkan bisnis haram tersebut. Kemarahan Bupati Fauzi ini berakar pada kerugian negara dan ancaman terhadap industri rokok legal serta perekonomian lokal.

Oleh karena itu, absennya Bupati dalam FGD ini bisa diartikan sebagai sikap tegasnya dalam menjaga jarak dari pihak-pihak yang berpotensi mencederai integritas pemerintahannya. Ini adalah indikasi kuat bahwa perang terhadap rokok ilegal dan praktik “ternak cukai” di Sumenep akan terus berlanjut, dan Bupati Fauzi tidak akan berkompromi dengan pihak-pihak yang terlibat. Sinyal ini menambah bobot pada seruan Bupati Fauzi kepada aparat penegak hukum, khususnya Bea Cukai Madura, untuk mengusut tuntas jaringan rokok ilegal hingga ke akar-akarnya.