KPK Tingkatkan Kapasitas Jaringan Pemantau Peradilan di Jatim

Terbit: 22 September 2015 | 16:48 WIB

Kontributor M.Expose Jawa Timur: Bambang Tribuono

Maduraexpose.com,Surabaya– Berkaitan dengan banyaknya persoalan hukum dan peradilan di Jawa Timur (Jatim), yang menjadi sorotan masyarakat, seperti misalnya kasus korupsi Kamar Dagang & Industri (Kadin) Jatim, dengan surat bernomor 32/P.KY-Jatim/LI.04/09/2015, Komisi Yudisial mengundang beberapa institusi di Jatim dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Jejaring Pemantau Peradilan”.

Capacity Building Jejaring Pemantau Peradilan yang merupakan kegiatan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) ini dilaksanakan di kantor penghubung KY Jatim, Jl. Ngagel Jaya Tengah III/8 Surabaya, 22-23 September 2015.

Kegiatan jejaring pemantau peradilan ini melibatkan beberapa institusi yakni:
1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
2. Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jatim
4. Kaprodi Ilmu Hukum Jurusan PMP-KN FIS Unesa Surabaya
5. Fakultas Hukum Ubaya Surabaya
6. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
7. Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya
8. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
10. LBH Surabaya
11. Pusham Surabaya
12. Pusham Universitas Surabaya
13. YLPK Jatim
14. Surabaya Children Crisis Center
15. Kontras Surabaya
16. Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum NU (Nahdatul Ulama) Jatim
17. Majelis Hukum & HAM Muhammadiyah Jatim
18. Aliansi Jurnalis Jatim

  • administrator

    www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

    Related Posts

    KPK “Ubek-ubek” Gurita Cukai: Tiga Bos Rokok Terseret Pusaran Korupsi Bea Cukai!

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan update penindakan kasus korupsi bea cukai yang melibatkan pengusaha rokok.

    Mahfud MD ‘Sentil’ KPK Soal UU Tahanan Rumah YCQ

    Terbit: 29 Maret 2026 | 05:33 WIB “Diskursus mengenai rasa keadilan publik kembali terusik. Prof. Mahfud MD, tokoh nasional sekaligus pakar hukum asal Madura, melontarkan kritik retoris yang menohok nalar…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *