Mustahil Iran ‘Gacor’ Sendirian: Analis Binus Bongkar Rahasia ‘Bekingan’ Rusia!

MADURA EXPOSE, Jakarta – Ketahanan Iran dalam menghadapi gempuran Amerika Serikat dan Israel dinilai bukan sekadar faktor keberuntungan. Analis Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus), Tia Mariatul Kiptia, menyebut sangat mustahil bagi negara yang telah diembargo selama 70 tahun untuk memiliki akurasi serangan rudal balistik yang begitu presisi tanpa bantuan eksternal . Rusia dan Cina diduga kuat berada di balik layar, menyuplai komponen rakitan hingga data intelijen strategis guna menjaga agar Iran tidak “tenggelam”. Bagi Moskow dan Beijing, eksistensi Iran adalah harga mati untuk membendung hegemoni Amerika di Timur Tengah  .

Sementara itu, dari dalam negeri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih tegas. JK meminta Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi berani menagih janji perdamaian kepada Board of Peace bentukan Donald Trump  . Menurutnya, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, posisi netral yang terlalu pasif justru bisa merugikan hubungan diplomatik Indonesia di mata dunia Islam .

Analisis Administrasi Publik: Manajemen Krisis dan Aliansi Strategis Global

Dalam kacamata Administrasi Publik, ketahanan Iran adalah studi kasus tentang Resource Management (Manajemen Sumber Daya) di bawah tekanan ekstrem. Kemampuan Iran mengelola bantuan rahasia dari Rusia—mulai dari informasi posisi kapal perang hingga teknologi radar—menunjukkan adanya sistem administrasi pertahanan yang sangat adaptif  . Aliansi ini bukan sekadar bantuan militer, melainkan bentuk “Manajemen Aliansi” untuk menjaga keseimbangan kekuatan (Balance of Power) agar dominasi tunggal AS tidak merusak tatanan ekonomi global, terutama di sektor energi  .

Secara Teori Ketahanan, usulan JK agar Indonesia lebih aktif dalam Board of Peace mencerminkan pentingnya Diplomatic Leadership dalam administrasi internasional. Indonesia harus mampu mengelola perannya sebagai anggota dewan perdamaian untuk melakukan intervensi kebijakan yang berwibawa. Jika tidak, keanggotaan tersebut hanya akan menjadi beban administratif tanpa fungsi nyata dalam meredakan eskalasi yang mengancam stabilitas ekonomi Asia Tenggara .

[tim/dbs/.red]