Gerbong Eselon II Segera Bergulir, Bupati Fauzi Tunggu “Lampu Hijau” BKN!

MADURA EXPOSE, SUMENEP – Teka-teki mengenai kekosongan kursi “panas” di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menemui titik terang. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, memberikan sinyal kuat bahwa gerbong mutasi dan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) Eselon IIB akan segera digulirkan.

Sejumlah posisi strategis saat ini masih dalam kondisi “tak bertuan” alias diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Di antaranya adalah jabatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Inspektorat, serta tiga posisi Staf Ahli Bupati.

Menanti Restu Pusat Bupati Fauzi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin gegabah. Meski kursi-kursi tersebut sangat krusial untuk menjalankan roda pemerintahan, namun mekanisme administrasi tetap menjadi panglima. Saat ini, Pemkab Sumenep sedang menunggu rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami memastikan seluruh jabatan kepala OPD dan staf ahli yang kosong akan segera diisi. Saat ini kami sudah mengajukan permohonan resmi ke BKN,” ujar Bupati Fauzi kepada Madura Expose.

Ogah Terburu-buru Demi Akuntabilitas Orang nomor satu di Bumi Sumenep ini menekankan bahwa pengisian jabatan eselon IIB tidak boleh dilakukan secara serampangan atau terburu-buru. Ada koridor hukum yang harus dipatuhi agar produk birokrasi yang dihasilkan benar-benar akuntabel dan tidak cacat prosedur.

“Pengisian jabatan eselon IIB harus melalui mekanisme yang benar. Setelah rekomendasi dari BKN turun, barulah kami melakukan seleksi terbuka (Open Bidding),” tegas tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep ini.

Komitmen Sistem Merit Bupati Fauzi juga menjanjikan bahwa proses seleksi nanti akan menjadi panggung adu kompetensi, bukan sekadar “pilih kasih”. Dengan mengedepankan sistem merit, calon pejabat akan dinilai secara objektif berdasarkan kualifikasi, rekam jejak, dan kemampuan manajerial.

“Seleksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Penilaiannya didasarkan pada kemampuan para pendaftar agar pejabat yang terpilih benar-benar siap menjalankan tugas dan tanggung jawab besar untuk rakyat,” pungkasnya.