UTM Deklarasikan ‘Generasi Sadar Gender’, Gandeng Menteri PPPA & Muslimat NU Madura

BANGKALAN – Universitas Trunojoyo Madura (UTM) secara resmi mendeklarasikan komitmennya terhadap isu kemanusiaan dan perlindungan hak melalui Talk Show Gender Awareness. Mengangkat tema “Generasi Sadar Gender: Saatnya Bicara, Saatnya Bergerak”, UTM menggandeng Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Anggota Komisi VIII DPR RI, serta ribuan kader Muslimat NU Madura untuk memperkuat gerakan ini.

Acara yang dipadati mahasiswa dan kader di Gedung Pertemuan R.P. Mohammad Noer, Sabtu (25/10/2025) ini, merupakan wujud nyata upaya UTM dalam menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Peran Mahasiswa di Era Digital dan Kritik Menteri PPPA

Dalam forum tersebut, Menteri PPPA menekankan bahwa kesetaraan gender adalah fondasi utama pembangunan yang berkeadilan. Menteri secara khusus mengajak peserta dari kalangan mahasiswa untuk aktif dalam gerakan sosial, terutama dalam melawan kekerasan dan eksploitasi di dunia digital.

“Anak muda hari ini hidup di era yang serba cepat dan terbuka. Gunakan teknologi untuk menyebarkan pesan positif tentang kesetaraan, bukan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau stereotip yang merugikan,” pesan Menteri, menyoroti ancaman cyberbullying dan pelecehan daring.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyoroti peran kunci laki-laki dalam isu ini. Menurutnya, gerakan kesetaraan tidak akan berhasil jika hanya dipelopori oleh perempuan.

“Jadilah laki-laki yang berani menghargai perempuan, mendukung teman, pasangan, dan keluarga untuk tumbuh bersama. Itulah makna sejati dari generasi sadar gender,” katanya.

Rektor Targetkan Nol Kasus Kekerasan Demi Akreditasi Unggul

Rektor UTM, Prof. Dr. Safi’, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian integral dari upaya kampus dalam memperkuat reputasi akademik sekaligus membangun kesadaran sosial. Ia dengan bangga menyebut bahwa UTM telah meraih predikat Akreditasi Unggul dan masuk dalam jajaran 123 kampus terbaik di Indonesia.

Namun, Prof. Safi’ mengakui adanya tantangan besar. Ia menyoroti bahwa prestasi kampus kerap menurun ketika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan akademik.

“Semoga dengan kehadiran Menteri PPPA dan Anggota Komisi VIII DPR RI ini dapat membangun relasi sosial yang sehat tanpa diskriminasi gender dan kekerasan perempuan,” kata Rektor, menegaskan komitmen UTM untuk mengurangi kasus kekerasan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan akademiknya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan media adalah kunci utama untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan di Madura. Partisipasi ribuan kader Muslimat NU dalam acara ini menunjukkan kekuatan jaringan sipil dalam mendukung gerakan yang dideklarasikan oleh UTM.