Tamparan Keras BEMSU dan Ikhtiar Bupati Fauzi Mengurangi Kemiskinan Di Sumenep

Sumenep (Maduraexpose.com)– Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep terus menjadi sorotan sejumlah pihak, karena sejak pemerintahan Bupati Busyro Karim hingga Wabup Achmad Fauzi menjadi Bupati dinilai belum mengalami perubahan, begitu juga dengan Jumlah pengangguran masih memperihatinkan.

Hal inilah yang kemudian membuat ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) turun jalan melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi ke Kantor Bupati Sumenep pada Rabu 3 Novemver 2021 lalu.

Dalam aksinya BEMSU membawa poster dan yang bertulis nada kecaman yang dialamatkan kepada Kepala Daerah yang saat ini dijabat oleh Bupati Achmad Fauzi, yang tak lain keponakan dari Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah.

BEMSU mengaku ironis, ditengah ladang migas yang membentang, jumlah kemiskinan di Kabupaten Sumenep terus menjadi momok yang menakutkan.

Saat melakukan aksi, BEM Seluruh Sumenep mencatat, dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, satu-satunya daerah di Madura yang memiliki Keraton ini justru menempati urutan 3 daerah dengan angka kemiskinan tinggi. Begitupun dengan jumlah pengangguran yang belum teratasi dengan maksimal.

“Yang menjadi pertanyaan bagi kami, Kita kaya migas, tapi kemiskinan dan angka pengangguran masih tinggi,” demikian teriakan Nur Hayat memecah gendang telinga pejabat Pemkab Sumenep saat melancarkan orasinya saat itu.

Sang Korlap aksipun mendesak keseriusan Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu, untuk segera mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Sumenep.

BEMSU menilai, sejauh ini Bupati terkesan tidak ada niatan untuk mengentaskan kemiskinan maupun masalah pengangguran di ujung Timur Pulau Madura tersebut.

“Mulai jadi Wakil Bupati hingga menjadi Bupati, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi,” teriak Korlap Aksi dari BEMSU menambah panasnya kuping telinga pejabat.

Korlap BEMSU juga melihat tak hanya problem Kemiskinan dan Pengangguran yang belum teratasi dengan baik, bahkan persoalan lain seperti persoalan tambak udang yang dinilai belum ada penindakan tegas.

Bahkan persoalan alih fungsi lahan tak luput dari sorotan Mahasiwa pengunjuk rasa Korlap BEMSU berharap ada tindakan kongkrit dari pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat lokal yang selama ini (mayoritas) menjadi petani, nelayan dan sebagian lagi menjadi buruh tambak.

“Hal itu, merupakan pemandangan pahit yang hari ini kita saksikan bersama. dari pemilik lahan hingga menjadi buruh diatas tanah nenek moyang sendiri,” tukas Korlap BEMSU.

Beberapa bulan setelah didemo BEM Sumenep, tepatnya pada Selasa 25 Januari 2022, Bupati Achmad Fauzi justru menegaskan adanya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumenep dengan turun langsung ke pelosok-pelosok desa untuk menyalurkan bantuan.

Saat turba untuk menyalurkan bantuan, Bupati Sumenep didampingi Sekda Edi Rasiadi, Dinas Sosial, PU Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Bappeda, BPJS serta pihak PLN.

Salah satu tempat yang didatangi Bupati Fauzi, yakni Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan. Tujuannya, konon mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep.

Fauzi bilang, ada 4 bantuan yang disalurkan di Desa Pragaan Daya, yakni Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), BPJS, listrik dan beras.

“Bantuan ini merupakan salah satu strategi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem,”ungkapnya kepada awak media.

Menurut Bupati Fauzi, dana program bantuan penanggulangan kemiskinan ekstrem berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dengan bantuan ini diharapkan tidak ada lagi kemiskinan di tahun 2024,”pungkas Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep ini. [*]

Sumber: —-
Editor: Ferry Arbania