Mengukuhkan Hegemoni Ideologi di Tingkat Akar Rumput: Diskursus Politik “Kampung Pancasila” Surabaya

SURABAYA, Madura Expose — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, secara resmi meluncurkan program “Kampung Pancasila”. Langkah ini tidak hanya menjadi kebijakan administratif, melainkan juga sebuah inisiatif politik yang signifikan dalam upaya mengukuhkan hegemoni ideologi negara, yakni Pancasila, hingga ke tingkat akar rumput.

Peluncuran program yang diawali dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng ini menunjukkan adanya ritual simbolik yang kuat. Wali Kota Eri Cahyadi, sebagai figur otoritas eksekutif, bertindak sebagai primus inter pares (yang pertama di antara yang sederajat) dalam acara tersebut, menegaskan posisinya sebagai representasi negara di tingkat lokal. Kehadiran seluruh jajaran birokrasi, mulai dari kepala perangkat daerah, camat, hingga lurah, adalah manifestasi dari konsolidasi kekuasaan untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan secara koheren dan terstruktur.

“Kampung Pancasila” adalah sebuah instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk mengintervensi realitas sosial-ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural, seperti kemiskinan, pengangguran terbuka, dan stunting. Eri Cahyadi secara eksplisit mendefinisikan gotong-royong sebagai esensi dari program ini, yang ia sebut sebagai perwujudan Pancasila dalam tindakan, bukan sekadar dalam retorika. Ini adalah upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai sosial yang menjadi pilar ideologis Pancasila.

Lebih dari sekadar program kesejahteraan, “Kampung Pancasila” juga merupakan strategi untuk membangun kontrol sosial dan kohesi ideologis. Pelibatan Ketua RW sebagai garda terdepan, yang dibantu oleh berbagai pokja (kelompok kerja), menciptakan sebuah jaringan organisasi non-pemerintah (NGO) yang semi-formal namun terstruktur secara hierarkis.

Struktur kepemimpinan ini, yang melibatkan unsur-unsur trias politika di tingkat lokal (Camat, Danramil, Kapolsek sebagai Dewan Pengarah), menunjukkan adanya orkestrasi kekuasaan yang kuat untuk menjamin stabilitas dan implementasi program.

Wali Kota Eri Cahyadi menekankan pentingnya peran Ketua RW dalam memastikan pemilahan sampah, penggerakkan Karang Taruna, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ini adalah bentuk pendelegasian wewenang dan sekaligus mekanisme pengawasan dari atas ke bawah. Melalui pendataan warga miskin, ibu hamil berisiko tinggi, dan anak putus sekolah, Pemkot Surabaya menciptakan basis data yang komprehensif, yang berpotensi menjadi alat kontrol dan redistribusi sumber daya yang efektif.

Pada intinya, “Kampung Pancasila” dapat dipandang sebagai proyek politik yang berupaya mensubordinasi dinamika sosial di tingkat RW ke dalam kerangka ideologi negara. Ini adalah upaya untuk mengkonstruksi ulang realitas sosial agar selaras dengan narasi politik yang diinginkan oleh kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, program ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan hegemoni Pancasila secara praksis, di mana nilai-nilai ideologis tidak hanya diyakini, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan pengawasan dan dukungan penuh dari aparatus negara.

[bt5/gim/tim]