Portal Madura Expose Indonesia Sinkronisasi Kebijakan: Bupati Fauzi Rombak Skema WFH dan Efisiensi BBM -

MOMEN PENEGASAN PRESTASI: Jauh sebelum perombakan skema WFH dan efisiensi BBM dilaksanakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung memberikan penghargaan kepada Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo (kanan), dalam acara APDI 2023 di Jakarta. Visualisasi ini seolah menjadi penegasan bahwa setiap langkah Bupati Fauzi, termasuk penyesuaian regulasi terbaru kepada MaduraExpose.com, didasari oleh jejak rekam kepemimpinan yang telah diakui di level nasional. (Foto: Istimewa/MaduraExpose.com).

Terbit: 2 April 2026 | 06:08 WIB

SUMENEP, MaduraExpose.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melakukan reposisi strategis terhadap kebijakan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo, menyusul terbitnya regulasi terbaru dari pemerintah pusat yang mengatur standarisasi sistem kerja fleksibel secara nasional.

Berbeda dengan spekulasi yang berkembang, Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo secara khusus menjelaskan, penyesuaian ini tidak hanya sekadar mengubah jadwal di atas kertas, namun menyentuh aspek fundamental manajemen birokrasi, yakni sinkronisasi antara program efisiensi energi daerah dengan fleksibilitas kerja yang dicanangkan pusat.

Bupati Fauzi menekankan bahwa harmonisasi regulasi merupakan kewajiban administratif agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) kebijakan antara level makro (pusat) dan mikro (daerah).

“Kita harus memastikan kebijakan daerah tetap linier dan sejalan dengan komando regulasi pemerintah pusat. Ini adalah komitmen kita untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif,” tegas Bupati Fauzi kepada MaduraExpose.com, Kamis (02/04/2026).

Secara teknis, Pemkab Sumenep sebelumnya telah menginisiasi dua program inovatif: skema Work From Home (WFH) setiap Rabu dan program konservasi energi melalui penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap Jumat. Namun, guna mengadopsi Surat Edaran (SE) terbaru yang menetapkan Jumat sebagai hari kerja fleksibel nasional, skema tersebut diputar.

Berdasarkan formulasi terbaru, ASN di lingkungan Pemkab Sumenep resmi melaksanakan WFH setiap hari Jumat, sementara agenda penghematan BBM digeser ke hari Rabu.

Secara teoritis dalam studi Administrasi Publik, langkah ini merupakan bentuk Adaptive Governance. Bupati tidak membatalkan inovasi daerahnya (hemat BBM), melainkan melakukan re-engineering jadwal agar fungsi pelayanan publik tetap optimal di tengah tuntutan modernisasi kerja birokrasi.

“Perubahan ini bersifat taktis tanpa mereduksi substansi utama, yaitu efisiensi anggaran energi dan peningkatan produktivitas ASN melalui fleksibilitas kerja,” imbuh Bupati yang dikenal visioner ini.

Transformasi menuju digital birokrasi menjadi kunci agar WFH hari Jumat tetap memberikan output kinerja yang terukur secara sistemik di bawah kendali langsung Bupati Fauzi.

Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose