Mengurai Teka-Teki Inflasi Sumenep: Pemerintah Berburu Akar Masalah!

Terbit: 27 September 2025 | 15:38 WIB

SUMENEP — Pemerintah Kabupaten Sumenep kini menghadapi tantangan serius: laju inflasi yang membayangi stabilitas ekonomi lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, Sumenep mencatatkan deflasi sebesar 0,11% secara bulanan pada Agustus 2025.

 

Namun, di sisi lain, inflasi tahun berjalan (year-to-date) sudah mencapai 1,71%, dan bahkan melambung menjadi 2,69% secara tahunan (year-on-year). Angka ini menempatkan Sumenep di posisi tertinggi di Jawa Timur, jauh melampaui rata-rata nasional.


 

Misi Mencari “Biang Kerok” Inflasi

 

Guna memecahkan teka-teki tingginya inflasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) tak tinggal diam. Mereka menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk “Strategi Pengendalian Inflasi”, berkolaborasi dengan Lembaga Riset dan Inovasi Universitas Negeri Jember (LRI Unej).

 

Kepala BRIDA Sumenep, Benny Irawan, menegaskan bahwa riset menjadi kunci utama untuk mengendalikan gejolak harga. “Melalui riset ini, output-nya nanti bisa menjadi bahan rekomendasi untuk pelaksanaan kebijakan daerah,” ujarnya. Benny menambahkan, tujuan utama riset ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor pemicu inflasi, termasuk fenomena cost-push inflation (inflasi akibat kenaikan biaya produksi) atau demand-pull inflation (inflasi akibat lonjakan permintaan) yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.


 

Menghadapi Fluktuasi Harga, Menuju Kebijakan yang Bijak

 

Riset ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyempurnakan program yang ada. Namun, diakui Benny, masih ada beberapa OPD yang belum memberikan data lengkap. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

 

“Setelah kegiatan ini, kami akan melanjutkan pendalaman data dari OPD lain untuk menyerap masukan berkaitan dengan inflasi,” jelasnya. Dengan kondisi inflasi yang terus berfluktuasi, pemerintah berharap riset ini bisa menghasilkan regulasi yang bijak. “Diharapkan akan muncul regulasi yang bijak untuk kembali baik,” pungkas Benny.

HotExpose:  Anomali Regulasi di Tapakerbau: Hegemoni Modal vs Kedaulatan Ekologi

 

[ren/gim/fer]

MADURA EXPOSE

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Dialektika Perencanaan: Sinkronisasi Epistemik dan Jembatan Masa Depan Sumenep

Terbit: 16 April 2026 | 13:26 WIB SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menggelar diskursus intelektual bertajuk sarasehan untuk membedah…

Strategi Pemkab Sumenep Kepung Rentenir

Terbit: 16 April 2026 | 12:50 WIB SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melancarkan serangan udara terhadap praktik rente. Melalui sosialisasi dan edukasi produk…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *