Menggugat Narasi ‘Smart Farming’ Sumenep: Solusi Strategis atau Sekadar Etalase Teknologi?

SUMENEP – Peresmian Kawasan Smart Farming Hortikultura di Desa Kasengan oleh Wakil Bupati Sumenep,  Imam Hasyim, Kamis (18/12/2025), disambut optimisme sebagai tonggak pertanian modern.

Namun, di balik narasi kemajuan tersebut, sejumlah pakar ekonomi pertanian dan sosiolog pedesaan memberikan catatan kritis: apakah teknologi digital benar-benar jawaban bagi petani kecil di Sumenep, atau justru menciptakan jurang ketimpangan baru?

Pernyataan Wabup bahwa teknologi adalah jawaban atas keterbatasan lahan dan fluktuasi harga perlu dikaji ulang melalui disiplin ilmu yang lebih spesifik agar kebijakan ini tidak berakhir sebagai proyek mercusuar yang gagal berlanjut (sustainable).

Kritik Ekonomi Pertanian: Masalah Struktur, Bukan Sekadar Alat

Dari perspektif Ekonomi Pertanian, efisiensi yang ditawarkan melalui green house selada dan melon seringkali terbentur pada biaya investasi awal (capital expenditure) yang sangat tinggi.

1. Hambatan Skala Ekonomi: Pertanian di Sumenep didominasi oleh petani gurem dengan luas lahan sempit. Teknologi Smart Farming membutuhkan modal besar yang sulit dijangkau tanpa skema pembiayaan yang radikal. Tanpa akses modal, teknologi ini hanya akan dinikmati oleh segelintir petani bermodal besar, yang justru berisiko meminggirkan petani tradisional.

2. Rantai Pasok Ritel vs Kedaulatan Harga: Keberhasilan menembus pasar modern (seperti Indomaret) memang membanggakan secara kualitas. Namun, secara ekonomi, pasar ritel memiliki standar ketat dan sistem pembayaran yang seringkali tidak memihak arus kas petani kecil. Fokus pada pasar modern berisiko membuat petani menjadi “buruh” di lahan sendiri demi memenuhi standar korporasi, sementara pasar lokal yang menyerap 90% hasil panen warga justru terabaikan.

Perspektif Sosiologi Pedesaan: Risiko Tekno-Determinisme

Dalam Sosiologi Pedesaan, terdapat kritik terhadap Tekno-Determinisme—sebuah keyakinan bahwa teknologi secara otomatis akan mengubah perilaku sosial.

• Generasi Muda dan Gengsi Petani: Wabup mengajak pemuda terjun ke pertanian melalui teknologi. Namun, keengganan pemuda bertani bukan hanya karena masalah alat, melainkan karena minimnya Kepastian Pendapatan dan Perlindungan Harga. Selama risiko gagal panen akibat iklim dan permainan tengkulak masih dibebankan sepenuhnya kepada petani, digitalisasi hanyalah “kosmetik” yang tidak akan mampu mengubah struktur demografi petani.

• Alih Ilmu atau Alih Alat?: Perlu dipastikan apakah kawasan di Desa Kasengan ini menjadi pusat transfer ilmu (knowledge transfer) atau hanya sekadar bantuan alat. Banyak proyek Smart Farming di Indonesia mangkrak karena petani hanya diajarkan cara memakai alat, bukan cara merawat dan mengembangkannya secara mandiri saat teknisi proyek sudah pergi.

Logika Ketahanan Iklim: Solusi Struktural vs Teknis

Pernyataan bahwa teknologi adalah jawaban perubahan iklim perlu dikoreksi secara ekologis. Green house memang melindungi tanaman dari hujan ekstrem, namun ia tidak menyelesaikan masalah kekeringan struktural di Madura. Pertanian modern yang berkelanjutan seharusnya dimulai dari perbaikan irigasi primer dan konservasi air bawah tanah, bukan sekadar membangun rumah kaca di atas lahan yang sumber airnya semakin menipis.

Kesimpulan: Perlu Intervensi Lebih dari Sekadar ‘Smart’

Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu menyadari bahwa Smart Farming hanyalah alat (tools), bukan tujuan. Penegakan harga melalui Bulog Daerah atau koperasi petani, serta asuransi pertanian yang memadai, jauh lebih mendesak daripada sekadar digitalisasi sensor tanah.

Jika ingin kawasan ini menjadi percontohan sejati, maka indikator keberhasilannya bukan pada “masuknya produk ke Swalayan”, melainkan pada seberapa banyak petani kecil yang mampu mereplikasi sistem tersebut secara mandiri tanpa ketergantungan pada hibah pemerintah.

[kab/tim/dbs/gim/red]