POLICELINE.– Keputusan Gubernur Jawa Timur untuk tidak ikut memenangkan Jokowi dengan cara masuk dalam struktur Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf adalah keputusan yang bijaksana. Meskipun secara pribadi, Khofifah Indar Parawansa memilih calon presiden nomor urut 01.
Ditemui detikfakta.id di kawasan Setia Budi, Kuningan Jakarta Selatan, Minggu malam (21/10/2018), Ketua Umum Komite Persatuan Nasional-Ganti Presiden (KPN-GP) 2019, Yudi Syamhudi Suyuti mengapresiasi keputusan Khofifah. Gubernur ini bahkan meminta wakilnya, Emil Elestianto Dardak juga tidak dimasukkan dalam struktur tim kampanye.
“Penolakan Bu Khofifah untuk berada di Tim Kampanye Jokowi, menurut saya adalah keputusan yang patut di apresiasi. Sebagai Gubernur terpilih, beliau sadar bahwa tugasnya memimpin Jawa Timur adalah untuk melayani rakyat dan memajukan daerahnya. Bukan untuk memenangkan Jokowi-Maruf.”
Lanjut Yudi, seorang kepala daerah memang seharusnya mencurahkan tenaga dan fikirannya untuk melayani rakyat. Memimpin JawaTimur menjadi provinsi yang lebih maju, sesuai dengan janji kampanye. Rakyat memilihnya, karena visi dan misinya untuk Jawa Timur, bukan untuk salah satu capres.
Tanggungjawab utama Khofifah adalah Jawa Timur, terutama dengan janji kampanyenya. Yudi menekankan bahwa Khofifah menjadi Gubernur karena visi, misi dan janji kepada rakyat Jawa Timur. Dan ketika saat ini dia memimpin Jawa Timur, maka tidak ada lagi kepentingan politik atau blok politik.
“Selain itu Bu Khofifah punya tanggungjawab menunaikan janji-janji kampanyenya. Yang tentu membutuhkan posisi yang tidak lagi berada di blok politik pilpres. Persaingan politik bagi kepala daerah memang harus berakhir, setelah pilkada selesai. Dan saatnya mengkonsolidasikan semua kekuatan untuk membangun,” ujar Yudi.
Yudi juga mengapresiasi sikap pribadinya yang mendukung Jokowi sebagai presiden dua periode, namun tidak mencampurkan dengan kepentingan kelompok untuk memenangkan Jokowi. Jika seorang kepala daerah menjadi Tim Sukses calon tertentu, otomatis tenaga dan pikirannya akan terpecah.
Ketua Umum KPN-GP 2019 ini meminta agar kepala daerah menteladani apa yang dilakukan oleh Khofifah. Selain terpecah konsentrasi untuk memajukan rakyat, keberadaan kepala daerah dalam tim sukses tertentu akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Karena bagaimana pun, posisi kepala daerah akan memberikan pengaruh kepada rakyatnya untukmemilih calon presiden tertentu.
“Seharusnya kepala daerah lain juga mengikuti sikap Bu Khofifah. Karena jika kepala daerah menjadi Tim Sukses, akan berpotensi gunakan semua instrumen kekuasaan dan pengaruhnya untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Bukan lagi memenangkan rakyat,” tutup Yudi.
(OJI)
