Madura Expose- Di balik keindahan Kepulauan Sapeken, sebuah cerita lama kembali terulang. Bukan tentang nelayan yang pulang membawa hasil tangkapan melimpah, melainkan tentang getaran ketidakpastian yang meretakkan fondasi kepercayaan. PT MGA Utama Energi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas, kini menjadi sorotan, dituding mengabaikan hak-hak masyarakat dan memicu gejolak sosial.
Konflik ini meletus setelah advokat Kurniadi, SH, angkat bicara, menuding PT MGA Utama Energi telah melanggar regulasi mendasar. Menurut Kurniadi, perusahaan migas ini abai terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, yang secara gamblang mewajibkan sosialisasi dan pelibatan masyarakat—terutama dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Kegagalan mematuhi ketentuan ini dapat menyebabkan konflik serius dengan masyarakat,” tegas Kurniadi, menggarisbawahi kegagalan komunikasi sebagai pemicu utama krisis ini.
Melihat situasi yang memanas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akhirnya mengambil sikap. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda, Dadang Dedy Iskandar, menyatakan kesiapannya untuk memediasi konflik ini. Langkah konkretnya adalah melayangkan surat resmi kepada SKK Migas, mendorong agar PT MGA Utama Energi segera menyelesaikan masalah ini. “Kami akan bersurat kepada SKK Migas, agar membantu kami untuk mengkomunikasikan permasalahannya. Sehingga sinergitas antara pemerintah, investor Migas dan masyarakat setempat tidak terkena dampak,” jelas Dadang.
Namun, di tengah janji mediasi tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah sekadar surat dan janji mediasi cukup untuk mengobati luka akibat krisis kepercayaan ini? Pengalaman pahit di masa lalu menunjukkan bahwa banyak konflik serupa yang berlarut-larut tanpa solusi tuntas. Sinergi yang didengungkan Pemkab Sumenep mungkin kunci, namun sinergi itu harus dibangun di atas fondasi kejujuran dan transparansi, bukan di atas tumpukan janji kosong.
Sementara itu, masyarakat Sapeken diminta untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Gerakan Mahasiswa Sepanjang berencana akan melakukan audiensi dengan DPRD dan Pemkab Sumenep, menunjukkan bahwa aspirasi rakyat tidak akan padam. Bola panas kini berada di tangan SKK Migas dan PT MGA Utama Energi. Mereka harus membuktikan komitmen untuk menyelesaikan konflik ini dengan adil dan transparan. Jika tidak, “Skandal Migas Sapeken” akan menjadi babak baru dari cerita lama tentang gugatan kedaulatan rakyat atas sumber daya dan ruang hidupnya.
