Skandal Foto Mesum DPRD Pamekasan, FPMK: Cermin Rendahnya Moral Pejabat Publik

Malang (Madura Expose) – Beredarnya foto mesum diduga mirip anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dianggap dapat menumbuhkan preseden buruk bagi institusi legislatif. Demikian disampaikan Koordinator Wilayah Front Pemuda Madura Kepulauan (FPMK) Malang, Mohammad Kayyis AR.

“Peristiwa tidak etis (foto mesum), ini adalah mata rantai dari beberapa peristiwa yang juga terjadi sebelumnya. Tentu saja ini menunjukkan semakin rendahnya moral pejabat publik. Sangat disayangkan, apalagi sudah menjadi konsumsi publik,” kata Kayyis dalam siaran pers, Kamis (24/03/2016) malam.

Menurut Kayyis, masyarakat juga seharusnya bergerak ketika ada indikasi pelanggaran etik oleh para wakil di parlemen. Lanjut Kayyis, daya kritis masyarakat adalah satu-satunya cara efektif dalam membersihkan parlemen dari perilaku amoral yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai etik.

“Sudah saatnya kita bergerak bersama secara terorganisir, dalam rangka menjamin parlemen terbebas dari oknum anggota dewan yang cacat moral. Jangan sampai digadaikan kehormatan parlemen oleh segelintir pejabat yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai etik dan keteladanan kepada masyarakat. Tentu kasus dugaan foto mesum IS adalah tamparan keras bagi parlemen dan publik,” imbuh Kayyis.

Kayyis merekomendasikan agar Badan Kehormatan (BK) segera memberikan porsi prioritas terhadap kasus IS. Sehingga segera ada kepastian, apakah memang ada pelanggaran etik atau tidak.

“Jika sudah jelas ada pelanggaran etik, maka BK harus berani keluarkan surat pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota dewan. Kita tunggu saja, apakah BK juga mempunyai nyali untuk segera periksa dan menyidangkan IS, jika BK dalam prosesnya justru bertentangan dengan kehendak publik, patut diduga ada deal-deal politik,” terang Kayyis.

Apalagi diakui Kayyis, IS adalah anggota DPRD dari partai Islam yang punya basis suara besar di Madura. Sehingga partai juga tidak boleh diam dalam rangka menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik oleh anggotanya parlemen.
“Partai jangan menunggu bola dong. Partai pengusung juga harus responsif dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik oleh IS. Karena secara elektoral ini akan menjadi bola panas bagi partai, jika partai dianggap melindungi IS,” sambung Kayyis.

Bagi Kayyis, FPMK juga berkewajiban secara moral untuk turut mengawal kasus dugaan foto mesum yang melibatkan anggota dewan.

“Kita sudah instruksikan teman-teman FPMK Madura untuk mengawal dugaan skandal foto mesum tersebut. Selain kita terus berkoordinasi untuk mendapatkan laporan dari mereka di lapangan. Kewajiban ini didasarkan kepada spirit FPMK sebagai organisasi kepemudaan untuk mengawal dan memastikan iklim politik lokal Madura secara mikro benar-benar berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” demikian disampaikan Kayyis. [asp/fer]