Sumenep (MaduraExpose.com)-Pengurus harian DPC PKB Sumenep M. Khalqi KR kepada MaduraExpose.com mengkaui jika SK DPP PKB untuk menjadi Ketua DPRD Sumenep priode 2014-2019 pernah jatuh kepada A.Hamid Ali Munir.

SK DPP yang berisi mandat Ketua Umum PKB,Muhaimin Iskandar dan Sekjen Imam Nahrawi (sebelum muktamar PKB di Surabaya) tiba-tiba saja dianulir digantikan ke kader lain setelah terbentuk kepengurusan baru.

Menuru Khalqi, saat itu Hamid Ali Munir diminta datang ke kantor DPW guna diperlihatkan SK DPP yeng mengamanatkan dirinya sebagai Ketua DPRD Sumenep priode 2014-2019.

“Saat itu Kiyai Hamid Ali Munir datang ke DPW ditemani Bahrul Ulum Sekretaris DPC PKB Sumenep untuk di perlihatkan SK DPP yang menyatakan beliau sebagai Ketua DPRD Sumenep”, ujar M.Khalqi KR, pengurus harian DPC PKB Sumenep kepada MaduraExpose.com, Kamis (9/10/2014).

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Politisi yang juga aktif sebagai pengurus harian di Departemen Pemuda dan Mahasiswa, Badan Otonom PKB pusat menambahkan, di kantor DPW inilah, SK DPP PKB kepada Hamid Ali Munir dibacakan langsung dan disaksikan oleh sejumlah pengurus partai pada tanggal 26 September 2014 lalu.

“SK untuk Kiyai Hamid itu tertanggal 21 september 2014 dan dibacakan pada tanggal 26 September 2014. Sepertinya (Hamid) dijegal oleh pimpinan DPC PKB Sumenep hingga akhirnya SK DPP dianulir ke Herman Dali Kusuma”, lanjutnya.

Dianulirnya SK DPP PKB ini sangat mungkin terjadi vested interest (konflik pribadi) yang menyebabkan Hamid Ali Munir sangat kecewa. Itu bisa terjadi, lanjut Khalqi, karena sejumlah kiyai dan tokoh PKB terlanjur mendukung dipilihnya Hamid Am sebagai Ketua DPD Sumenep.

Namun hari ini, SK DPP sudah berubah ke Herman Dali Kusuma dan legitimasinya tak terbantahkan lewat Paripurna DPRD Sumenep yang usai dielar pada Kamis (9/10/2014) siang.

(fer/mex)