Ratusan Ribu Warga Sumenep Belum Memiliki KTP El, Demokrasi Terancam!

MADURA EXPOSE–Ketua Harian INDONESIA VOTE’S For Electoral Integrity Provinsi Jawa Timur,Zamrud Khan, SH menyoroti
temuan GPS tentang ratusan ribu warga yang diduga belum melakukan perekaman KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Menurut Zamrud, jika benar adanya dugaan ratusan ribu Warga Sumenep yang belum lakukan perekaman E-KTP, maka hal ini akan berdampak dan berpengaruh kepada Jumlah DPT dan bagi mereka yang memiliki Hak Pilih namun belum memiliki E-KTP, maka terancam tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya pada Pilleg dan Pilpres sesuai UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum ,

“Dan ini adalah potret buruk kinerja Dispenduk Capil dibawah kepemimpinan Kemendagri, memiliki E-KTP adalah Hak bagi setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun. Bisa dibayangkan, jika sampai mereka tidak tercover dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan,”ungkap Zamrud Khan, SH Ketua Harian INDONESIA VOTE’S For Electoral Integrity Provinsi Jawa Timur, Jum’at 21 September 2018.

Ironisnya lagi,lanjut Zamrud, mereka yang tidak ter-cover dalam perekaman KTP El adalah Penduduk yang telah memiliki Hak Pilih.

“Maka jika ini benar adanya, mereka sebaiknya Melapor Ke Bawaslu Kab / Kota karena mereka tidakk Tercover di DPT dan Juga Menyampaikan kepada KPU Kab / Kota Segera agar dicarikan Solusi ke Dispenduk Capil,” tandasnya.

Seharusnya Kpu / Kab kota,tegas Zamrud, segera melakukan Pemutahiran Data dari DP4 Dan Panwaslu Kab / Kota yang Sekarang sdh Menjadi Lembaga Bawaslu Kab / Kota yg Permanen tdk hanya duduk manis di atas meja saja akan tetapi turun ke Lapangan.

“Karena itulah fungsi Pengawasan. Namanya saja pengawas , berikutnya Parpol atau Partai Politik itu bisa melakukan Pengawasan terhadap Hak Pilih Masyarakat agar Konstituennya tidak hilang,” imbuhnya lagi menjelaskan.

Selain itu, ikut mengontrol Kinerja Bawaslu Kab / Kota serta KPU Kab / Kota jika kinerjanya tdk “Maksimal”.

” Ingat,Satu suara menentukan siapa pemimpin yang akan ‘Terpilih’dalam istilah Politik di Kenal Vox Populi Vox Dei, suara Rakyat adalah Suara Tuhan”, demikian Zamrud Khan menutup percakapan dengan Madura Expose.

Sebelumnya, GPS menyampaikan hasil investigasinya, terkait adanya 107 ribu warga di Kabupaten Sumenep yang belum melakukan Perekaman KTP Elektronik. (sap/fer)