MADURA EXPOSE—Berawal dari statemen Badrul Aini, salah satu Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) Sumenep lewat media online, yang menduga adanya pemotongan anggaran Bimtek ke Jakarta selama dua hari terhitung dari tanggal 5-7 Mei 2016 kemarin.
Harusnya, lanjut Badrul Aini, dirinya mengaku hanya diberi anggaran sebesar Rp 2.350.000. padahal tiap peserta Bimtek anggota DPRD Sumenep ke Jakarta dianggarkan sebesar Rp 5 juta per anggota dewan.
“Saya bersama Muhlis dari Partai Gerindra sepakat mengembalikan sisa anggaran Bimtek ini kepihak Sekwan,” terangnya kepada awak media, Senin 9 Mei 2016.
Sisa anggaran Bimtek anggota dewan ke Jakarta yang hendak dikembalikan ke pihak Sekwan DPRD Sumenep sebesar Rp 2.650.000. Alasan pengembalian karena adanya dugaan manipulasi anggaran yang mengarah kepada korupsi.
Kecurigaan Badrul yang mengarah kepada Wakil Ketua DPRD Moh.Hanafi dari Partai Demokrat karena Pantia Bimtek diduga kuat melakukan pengkondisian hingga nominal dari sisa anggaran yang diberikan kepada peserta Bimtek hanya Rp 2.650.000.
“Masa kita disodorkan dua kwitansi dengan nominal berbeda. Satu kwitansi ditulis Rp 2.350.000 dan kwitansi satunya lagi ditulis Rp 5 juta. Apa ini bukan masuk ranah korupsi?,” tandasnya.
Pihaknya berkomitmen untuk mengembalikan sisa uang anggaran tersebut ke pihak Sekwan DPRD Sumenep untuk menghindari adanya jeratan hukum dikemudian hari.
Pernyataan yang tak jauh berbeda disampaikan anggota dewan dari Partai Gerindra, Muhlis. Sebagai wakil rakyat, dirinya beralasan enggan mengambil sisa anggaran Bimtek ke Jakarta dengan alasan sama, yakni adanya manipulasi anggaran. Pihaknya juga bersikukuh mengembalikan sisa anggaran tersebut kepihak Sekwan.
Sementara M Hanafi Wakil Ketua DPRD Sumenep, dikonfirmasi sejumlah wartawan membantah tudingan yang dilancarkan Badrul Aini tersebut. Bahkan pihaknya mengancam akan melaporkan politis PBB itu dengan alasan pencemaran nama baik. Menurut Hanafi, masalah sisa anggaran Bimtek tersebut bukan domainnya.
“Badrul itu darimana dasarnya menuding saya melakukan pengkondisian. Sudah jelas yang menganggarkan dan pelaksana anggarannya itu Sekwan. Itu urusan Sekwan,” bantahnya dengan nada berang. [JN2/Fer]
