Bupati Madiun, Jawa Timur, H.Muhtarom/Istimewa.

Menanti Ketegasan & Kecepatan Bupati Madiun, Dalam Pemberhentian Kepala Desa yang telah gunakan Ijazah Palsu?
Reporter: Jefry Ahmadiyah, Madiun, Jawa Timur

MADURAEXPOSE, MADIUN–Awal bulan Mei 2016, kasasi yang di ajukan oleh Parti(53 th), Kepala Desa nonaktif Desa Tawangrejo, Kec.Gemarang, Kab.Madiun, Prop.Jawa Timur, yang tersandung kasus penggunaan ijazah palsu pada saat mendaftarkan Kepala desa pada tahun 2013, telah di tolak oleh Mahkamah Agung RI,(menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yakni dinyatakan bersalah, ijazah dinyatakan palsu dan hukuman percobaan 10 bulan).

Eksekusi pelaksanaan putusan MA telah di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Mejayan, Kab.Madiun, yang dihadiri oleh Camat Gemarang, pada tanggal 2 Mei 2016, untuk salinan putusan telah pula disampaikan kepada Pemkab Madiun, selaku intitusi yang berwenang dalam hal pemberhentian tetap kepada Kepala Desa tersebut setelah mendapatkan putusan yang bersifat inchract dari Mahkamah Agung RI.

Semenjak kasus tersebut mencuat(sebelum pelantikan Kades), yang mana permasalahan penggunaan ijazah palsu tersebut telah dilaporkan masyarakat ke Polres Madiun. Beberapa bulan berikutnya Parti ditetapkan sebagai tersangka , melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan UU Sisdiknas, diancam dengan hukuman diatas lima tahun.

Secara otomatis mulai saat itu, status Kepala Desa yang dijabat oleh Parti dinonaktifkan oleh Bupati Madiun, yang untuk selanjutnya secara Undang-Undang, pemerintahan Desa Tawangrejo, Kec.Gemarang, Kab.Madiun di alih tugaskan kepada Sekretaris Desa dari PNS.

Perjalanan pemerintahan desa tersebut pada kenyataanya tidak bisa berjalan wajar sebagaimana yang diharapkan bbanyak pihak, Penjabat Kepala desa sering mendapatkan teror / intimidasi dari kubu Kepala Desa nonaktif dan kroninya. Tidak sedikit program pembangunan desa menjadi tersendat, terseok-seok, terbengkelai.

Sepintas seperti ada dua kepemimpinan di desa tersebut. Fakta lai, hingga saat inipun Parti(Kepala Desa nonaktif masih saja dibiarkan ikut rapat desa dan lebih runyam lagi keuangan Dana Desa masih puluhan juta yang disalahgunakan/ diselewengkan oleh Parti(kades nonaktif), tanpa keterangan yang jelas, belum lagi persoalan tanah bengkok yang telah terlanjur disewakan ke orang lain lebih dari 3 tahun.

Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kabupaten seakan dibuat tak berdaya oleh keadaan ini, tanpa bisa berbuat apa-apa,bahkan terkesan dibiarkan saja persoalan yang semestinya sangat serius , menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan tertib administrasi pemerintahan desa(scenario pembiaran) dengan adanya putusan incracht yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI beberapa minggu lalu, berupa penolakkan pengajuan kasasi yang telah diajukan oleh Kades nonaktif, yang salinan tembusannya telah pula disampaikan kepada Pemkab Madiun, Prop.Jawa Timur.

Diharapkan Bupati Madiun (H.Muhtarom.S.Sos), segera merespon, bertindak cepat dan tepat, yang tentunya tetap mengacu pada UU, PP , PERDA dan PERBUP, terkait dengan pemberhentian tetap kepada Kepala Desa yang menggunanakan ijazah palsu tersebut dan telah dinyatakan bersalah, ijazah dinyatakan palsu dan berkekuatan hukum tetap.

Hal ini diharapkan agar pemerintahan desa Tawangrejo Kec.Gemarang segera bisa pulih kembali, jalannya roda tidak lagi di recoki noleh Kades nonaktif dan ketegasan serta penerapan sanksi administrasi segera bisa dirasakan oleh warga masyarakat desa Tawangrejo khususnya dan seluruh elemen masyarakat di Kabupataen Madiun pada umumnya.
Dilain pihak, kubu Parti beserta kroninya menanggapi adanya putusan kasasi ini, Nampak marah-marah dan masih saja tidak menerimanya,

”Saya tidak mau di berhentikan dari Kepala Desa, karena saya ini Kepala desa pilihan rakyat, dan jika tetap diberhentikan, saya akan menolak dan akan mengadakan pemberhentian demo besar-besaran untuk menolak keputusan itu. Masa saya banyak!” begitu keterangan Kades nonaktif ketika dikonfirmasi awak media.

Bagaimana selanjutnya akhir dari perjalanan pengungkapan ijazah palsu yang telah digunakan oleh salah seorang Kepala Desa, diperlukan ketegasan dan kepatuhan pada UU, PP, PERDA itu sendiri oleh birokrasi terkait.
Memang penggunaan ijazah palsu/ rekayasa ijazah dalam proses pemilihan Kepala Desa, tidak saja terjadi di Kabupaten Madiun atau terjadi kali ini saja, telah berkali-kali dan telah terjadi di mana-mana. Seperti virus yang telah menyebar dan tidak gampang untuk mengobatinya.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Di era transparansi seperti ini, marilah semua pihak berkenan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan program nawacita yang tengah digelorakan pemerintah, yang pada intinya berguna untuk semua orang, buang jauh-jauh intrik politik, skenario busuk dengan jalan mengulur-ulur sebuah permasalahan yang semestinya bisa ditangani dengan cepat dan tepat, apalagi landasan hukum telah tersedia, mau apa lagi?? (*)