Menyoal “Monumen” Pembangunan: Rakyat Madura Menanti Janji Manis Infrastruktur 2026

MADURA, MaduraExpose.com – Memasuki pertengahan Februari 2026, deru mesin pembangunan di Pulau Garam seolah meredup di beberapa titik krusial. Alih-alih melihat aspal mulus atau jembatan megah yang menghubungkan urat nadi ekonomi desa, masyarakat justru disuguhi pemandangan “monumen” proyek yang tampak jalan di tempat.

Hasil investigasi tim Madura Expose di beberapa kabupaten menunjukkan adanya ketimpangan antara besarnya alokasi anggaran dengan realita di lapangan. Sejumlah titik jalan kabupaten yang seharusnya menjadi jalur logistik utama justru masih dihiasi lubang-lubang yang mengancam keselamatan pengendara.

Rakyat Hanya Diberi Janji?

Erfan, seorang sopir angkutan logistik lintas Madura, mengeluhkan kondisi jalan yang tak kunjung membaik meski seringkali pejabat daerah melakukan peninjauan.

“Kami ini setiap hari bertaruh nyawa di jalan. Katanya anggaran 2026 sudah turun besar, tapi mana buktinya? Di beberapa titik, aspalnya cuma bertahan sebulan, habis itu hancur lagi,” ujarnya dengan nada kecewa kepada Madura Expose, Rabu (18/2/2026).

Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran infrastruktur daerah tahun ini sebenarnya mengalami peningkatan. Namun, lemahnya pengawasan di tingkat lapangan diduga menjadi celah bagi pelaksana proyek untuk bekerja “setengah hati”.

Aktivis Desak Transparansi Anggaran

Menanggapi fenomena ini, sejumlah aktivis kontrol sosial di Madura mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata. Mereka menuntut adanya audit transparan terhadap proyek-proyek yang dianggap mangkrak atau berkualitas rendah.

“Jangan biarkan uang rakyat hanya menjadi ‘bancakan’ oknum pengusaha dan pejabat. Jika pembangunan berkualitas rendah, yang rugi adalah rakyat Madura dalam jangka panjang,” tegas Zamrud Khan, SH Direktur KONTRA’SM (Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak Rakyat) Sumenep,

Perlunya Komitmen Nyata, Bukan Sekadar Seremonial

Masyarakat berharap, sisa tahun anggaran 2026 ini bisa dimaksimalkan untuk penyelesaian infrastruktur yang benar-benar berkualitas. Kemanunggalan pembangunan seperti yang dilakukan dalam program TMMD seharusnya menjadi standar bagi kontraktor swasta agar hasil pembangunan bisa dinikmati lebih lama oleh warga.

Tanpa adanya pengawasan ketat dan sanksi tegas bagi pelaksana proyek yang nakal, pembangunan di Madura hanya akan menjadi seremoni tahunan tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat bawah. (red/fer)

Penulis Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose Layanan Pembaca: Bagi pembaca yang ingin menyampaikan informasi, keluhan, atau mengirimkan artikel opini, silakan kirimkan melalui email resmi kami di: maduraexposenews@gmail.com