kpk-polri-JILID-2MaduraExpose.com- Pada Kamis kemarin 22 Januari 2015, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Krisyanto menggelar jumpa pers dan membeberkan kisah menurut versi Hasto bagaimana manuver politik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam menggapai kursi RI-2. Samad lewat Deputi Penindakan KPK Johan Budi sudah membantah kisah Hasto itu.

Sebelumnya, pada 15 Januari lalu, terkait penetapan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangkan oleh penyidik KPK dalam kasus transaksi mencurigakan, Hasto pernah mengatakan penetapa status tersangka itu sebagai balas dendam Samad.

“Kita melihat dari amatan orang politik, tampak suatu dendam politik, tampak seolah sebuah kemarahan,” ujar Hasto di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta. Menurut Hasto, beberapa pihak yang menduga apa yang dilakukan KPK saat ini berkaitan dengan proses pemilihan menteri di pemerintahan Jokowi-JK.

Saat itu santer Jokowi akan meminang Abraham sebagai wapres. Namun, di saat-saat akhir, Jokowi memilih Jusuf Kalla. Apalagi, tambah Hasto, pihak yang patut dimintai pertimbangan bukanlah KPK, melainkan Komisi Kepolisian Nasional, sehingga tak ada alasan KPK ikut-ikutan.

“Sehingga ada yang mengaitkan apakah kemarahan ini karena kaitannya dengan proses penetapan wakil presiden dan proses penetapan menteri-menteri karena ketika kita lihat presiden mengusulkan Budi Gunawan berdasarkan undang-undang yang dimintai keterangan adalah Kompolnas, bukan KPK,” tutur Hasto.

Terkait kisah Hasto yang dibeberkan pada jumpa pers Kamis ini, kubu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, mengatakan apa yang diungkap Hasto itu membuktikan satu hal yang pasti sudah diketahui publik. “Ini semakin menegaskan dan sangat terlihat bahwa Pak Jokowi menjadi presiden dengan memperalat Polri dan KPK,” kata Andi, Kamis ini juga.

Sejak diumumkan susunan kabinet dan juga pengangkatan sejumlah pejabat yang memegang posisi strategis, di media sosial internet memang banyak yang mengatakan Jokowi ingkar janji soal pemerintahannya yang katanya tidak akan berdasarkan politik transaksi atau “politik balas budi”.
Karena, kenyataannya, kata para net citizen, pengangkatan sejumlah pejabat kental dengan aroma itu. Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri juga diduga tak terlepas dari politik transaksi tersebut. Apalagi, ketika masa debat calon presiden, Budi Gunawan yang masih perwira polisi aktif mengadakan pertemuan dengan tim sukses Jokowi-JK dari PDIP, Trimedya Panjaitan.
Budi memang diketahui punya kedekatan dengan kalangan PDIP, terutama dengan Megawati, karena pernah menjadi ajudannya sewaktu Megawat jadi presiden.
Budi Gunawan – Trimedya
Sementara itu, entah ada hubungannya atau tidak, di tengah kegaduhan soal Budi Gunawan, mantan Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung yang juga anggota DPR menulis dalam lina masa akun Twitter-nya sebagai berikut: “Balas membalas hanya menimbulkan kegaduhan baru, selalu yang menarik keuntungan Pahlawan Kesiangan.”
Ia kemudian juga menulis bahwa dengan hastag #Realita bahwa orang sering menganggap orang yang baru dikenal sebagai teman dekat serta menganggap kenalan lama sebagai teman biasa.

Kalau memang benar soal politik transaksi itu dijalankan Jokowi-JK, kira-kira apa yang “dimainkan” pengusaha Sofjan Wanandi sehingga diangkat Ketua Tim Ahli Penasihat Ekonomi Wakil Presiden serta pengusaha Rusdi Kirana dan mantan bos judi besar Jan Darmadi alias Apiang yang diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden?
Lalu, apa pula yang akan didapat pengusaha James Riady setelah sokongannya yang cukup besar kepada Jokowi? Bukankah dalam dunia politik ada ungakapan “tidak ada makan siang yang gratis”?
Agaknya, pernyataan Hasto itu akan menjadi bumerang, bukan hanya bagi partainya, tapi juga bagi pemerintahan Jokowi-JK.
Mungkin karena membaca gelagat itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun langsung membantah kisah dari Hasto tersebut.

Pernyataan Hasto Soal Abraham Samad Munculkan Ingatan ke Hadar Gumay dan Husni Kamil Manik
Ketua Pemberantasan Korupsi atau KPK Abraham Samad tampaknya akan menghadapi badai dalam kehidupan pribadi dan karirnya. Pasalnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan adanya pertemuan antara Samad dengan beberapa petinggi PDIP dan Partai Nasdem, padahal Samad ketika itu masih aktif menjadi Ketua KPK.

Apalagi, kata Hasto, yang mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan itu adalah Samad dan staf Samad yang berinisial D. Hasto pun meminta Samad mengakui adanya pertemuan itu, yang dilakukan sehubungan dengan proses pencalonan Samad sebagai calon wakil presiden. Sebagai upaya membuktikan omongannya bukan bual kosong, Hasto mengajak sejumlah wartawan mendatangi apartemen yang menjadi salah satu lokasi pertemuannya dengan Abraham Samad.

Apartemen tersebut adalah Capital Residence di Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan. Di apartemen tersebutlah, kata Hasto, ia bertemu dengan Abraham untuk pertama kali. “Awal tahun 2014, kami mendapat tawaran dari D1 untuk mengadakan pertemuan dengan AS. Kami dijanjikan pertemuan tersebut akan membahas hal-hal strategis,” ujar Hasto, Kamis (22/1).

Hasto mengaku, ketika pertemuan perdana tersebut, dirinya diantar menuju suatu ruangan tempat Abraham telah menunggu di dalamnya. D1 yang menggagas pertemuan tersebut, tambahnya, ketika itu menunjukkan momentum yang baik agar bisa bertemu dengan Abraham.
“Karena itu, sejak itu, D1 sering bertemu kami untuk melobi agar Abraham Samad bisa ikut proses pencalonan wapres,” kata Hasto. P
ertemuan kedua terjadi di lokasi yang sama. Abraham Samad, kata Hasto, ditemani D2. Hasto dan Abraham membicarakan hal yang lebih jauh.

“Beliau mengatakan, untuk mengabdi kepada negara, posisi sebagai wapres adalah posisi yang sangat strategis. Saya melaporkan setiap pertemuan tersebut kepada Pak Jokowi, mengingat ini hal yang sangat penting dan strategis,” tuturnya.

Lalu terjadi lagi pertemuan ketiga di Yogyakarta. Menurut Hasto, ketika itu dibuat skenario agar Abraham dapat bertemu dengan Jokowi.

“Maka dirancanglah pertemuan di airport yang sebenarnya didesain. Dari situ, kami merancang pertemuan detail di hotel bintang lima di Yogja,” ujarnya.

Setelah pertemuan di bandar udara tersebut, ada lagi beberapa , antara lain dengan Hendro Priyono dan beberapa orang yang ditunjuk menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi. “Untuk tanggal-tanggal pertemuan akan kami serahkan ke Komite Etik KPK,” ucapnya.

Pertemuan terakhir dengan Abraham, tambah Hasto, terjadi pada 19 Mei 2014. Saat itu merupakan batas akhir penetapan calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi.

Setelah nama Jusuf Kalla keluar, Hasto punia diminta Jokowi bertemu dengan Abraham untuk menyampaikan keputusan tersebut. “Di apartemen ini, kita bisa melihat rekam jejak dari pertemuan-pertemuan itu.
Kebenaran harus ditegakkan. Kami tidak akan melawan institusi. Justru kami ingin menyelamatkan ruh KPK karena dengan kewenangan yang besar bisa disalahgunakan,” kata Hasto.
Menanggapi Hasto, Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi di kantornya mengatakan, kebenaran terkait kabar tersebut masih perlu dilakukan pengecekan dan harus ditelusuri lebih lanjut. Kalaupun benar, itu merupakan persoalan pribadi Samad dan tidak ada kaitannya dengan KPK secara kelembagaan.

“Apalagi, ini adalah lembaga KPK. Meskipun yang terlibat Ketua KPK, tentu KPK tidak terlibat di sana,” ujarnya, Kamis ini juga.
Siapa pun, tambahnya, boleh melakukan apa pun asalkan tidak untuk mendiskreditkan seseorang.

Apa yang diungkapkan Hasto itu, terutama soal adanya pertemuan by design, khususnya yang seolah tak sengaja di bandar udara, memunculkan pertanyaan terkait pertemuan tim sukses Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Haidar Nafis Gumay dan Komisari Jenderal Budi Gunawan di sebuah restoran di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada masa debat calon presiden.
Walau para pihak sudah membantah adanya kesengajaan untuk pertemuan tersebut, pernyataan Hasto soal pertemua dengan Samad malah membuat orang menjadi meragukan kebenaran bantahan tersebut.
Juga mengenai beredarnya foto Ketua KPU Husni Kamil Manik pada masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Di dalam foto itu, Husni tampak bersama dengan sejumlah orang, yang diduga tim sukses Jokowi-JK di bawah koordinasi Hendropriyono di sebuah tempat yang diduga kamar hotel.
Husni sendiri mengatakan ketika itu telah membantah kabar terkait foto itu, yang menyatakan itu adalah pertemuan dengan tim sukses Jokowi-JK.

(prb/ahd/voa-isl)