Program Makan Bergizi Gratis Dihantam Isu Keracunan, Ketua Banggar DPR Ajukan Tiga Alternatif

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program prioritas Presiden terpilih, kini diterpa isu tak sedap.

Menyusul kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa di berbagai daerah, Koordinator Program dan Advokasi Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), Ari Hadianto, mendesak agar program tersebut dihentikan total. JPPI menilai kasus ini bukan kesalahan teknis, melainkan kesalahan sistemik.

Menanggapi desakan tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memilih jalan lain. Menurutnya, menghentikan program yang baik bukanlah solusi. Ia justru menawarkan tiga alternatif perbaikan yang lebih solutif.

Tiga Alternatif Perbaikan

Menurut Said, Pemerintah harus melakukan deteksi mendalam terhadap akar masalah keracunan ini. Said berpendapat bahwa persoalannya terletak pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berikut adalah tiga alternatif yang diusulkannya:

1. Mengurangi Porsi Layanan SPPG: Said menyoroti bahwa satu SPPG melayani hingga 3.000 porsi MBG. Jumlah ini dinilai terlalu besar, membuat proses produksi dan distribusi memakan waktu lama, sehingga makanan berpotensi basi. Said menyarankan agar porsi layanan dikurangi menjadi 1.500 porsi per SPPG. “Sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.
2. Perkuat Pengawasan Kualitas: Dengan mengurangi porsi layanan, diharapkan pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi lebih ketat. Ini akan meminimalisir risiko keracunan dan memastikan setiap porsi yang disajikan layak dikonsumsi.
3. Tingkatkan Koordinasi Antar-Lembaga: Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait, mulai dari produsen makanan, tim distribusi, hingga sekolah sebagai penerima. Hal ini untuk memastikan standar keamanan dan kebersihan makanan terpenuhi di setiap tahapan.

Menegaskan Sikap Banggar

Meskipun Banggar DPR memiliki pertimbangan dan usulan, Said menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. “Pilihan-pilihan itu adalah domain pemerintah,” katanya.

Sikap Said Abdullah dan Banggar DPR ini menunjukkan pendekatan yang lebih konstruktif. Alih-alih menghentikan program, mereka memilih untuk mencari solusi, memperbaiki sistem, dan memastikan program MBG berjalan efektif tanpa mengorbankan keselamatan anak-anak. Hal ini juga sejalan dengan harapan JPPI, yang memprioritaskan keselamatan dan tumbuh kembang anak di atas segalanya.