PPP telah Menangkan Demokrasi di Sumenep

Putusan MK soal ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah membawa “berkah” tersendiri bagi masyarakat Sumenep yang selama ini menginginkan demokrasi tetap berjalan sehat dengan menolak bumbung kosong.

Bagai kemarau ekstrem sepanjang tahun, DPP PPP hadir membawa ruh demokrasi di Kabupaten Sumenep yang nyaris tenggelam.

Sebelum putusan MK, pencalonan Ali Fikri sempat mengundang kekhawatiran mendalam dikalangan masyarakat, bahkan tak jarang ada menanggapinya dengan penuh waswas.

Bagai hentakan musim, kabar tentang rekom partai berlambang ka’bah itu, akhirnya jatuh juga ketangan Ketua DPC PPP Sumenep Ali Fikri. Sosok ini sempat dikabarkan bakal diusung oleh partai Nasdem. Namun harapan itu pupus karena parpol besutan Surya Paloh tersebut memilih untuk tidak merekom putra Annuqayah tersebut.

Menurut kalangan elit, saat itu sejumlah simpatisan dan pendukung Ali Fikri sempat berkecil hati karena figur yang mereka elu-elukan seolah ditinggal sendiri oleh parpol besar yang tengah melakukan koalisi besar-besaran mendukung calon petahana Achmad Fauzi yang tak lain Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep.

Tragisnya lagi, PDI Perjuangan meninggalkan pasangan sebelumnya, yakni Cawabup petahana Dewi Khalifah (Nyai Eva) yang telah mendampingi Achmad Fauzi priode 2020-2024, digantikan Imam Hasyim Ketua DPC PKB Sumenep sebagai Cawabup.

Seolah sudah bisa memprediksi nasibnya, sejak awal proses pengambilan hingga pengembalian formulir penjaringan Bakal Cawabup PDIP beberapa waktu lalu, Nyai Eva tampak pasrah dengan apapun yang menjadi keputusan parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Dan ternyata benar, Nyai Eva tak lagi dicalonkan dan posisinya digantikan orang lain, yakni Imam Hasyim.

Sebelum adanya Putusan MK soal ambang batas (threshold) Pilkada, banyak pihak yang memprediksi Calon petahana Achmad Fauzi akan melawan kotak kosong.

Keluarnya rekom DPP PPP ini tak sekadar “menyenangkan” pihak-pihak yang menginginkan Ali Fikri (Ketua DCP PPP Sumenep) bisa mengantongi tiket pencalonan, namun lebih dari itu, justru menumbuhkan adanya harapan baru yang lebih besar soal demokrasi bagi masyarakat luas di Kabupaten Sumenep.

Keputusan DPP PPP ini telah memberikan angin segar bagi perkembangan politik yang dinamis. PPP yang hanya didukung oleh sejumlah parpol non-parlemen ini justru secara diam-diam telah “memenangkan demokrasi” di Kabupaten Sumenep. [*]