Pengelola pondok pesantren (Ponpes) Alhikmah protes majelis dakwah Manhajus Solihin pimpinan Syahid Joban mencatut nama pesantren Alhikmah untuk menyerang seseorang. Padahal Ponpes Alhikmah tidak pernah memberi dukungan terhadap gerakan Manhajus Solihin yang menuding Bupati Purwakarta melakukan penistaan agama.
https://www.maduraexpose.com/nasional/exposiana/ladang-sastra/
Karena alasan itu pengelola Ponpes Alhikmah, H Iwan Suja’i menyampaikan penolakan nama pesantrennya disebut-sebut mendukung gerakan Manhajus Solihin. Pasalnya tidak ada pembahasan mengenai dukung mendukung untuk menyerang seseorang yang dilakukan Manhajus Solihin.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Betul, pernah ada pihak MS datang. Tapi kala itu tujuannya bukan untuk menyerang seseorang. Tapi sekedar menyamakan persepsi, tidak lebih,” kata H Iwan, di komplek Ponpes Alhikmah, Kampung Cigedogan Kelurahan Sindangkasih Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (14/2/2016).

Perihal pencatutan nama Ponpes oleh Manhajus Solihin menurut H Iwan tidak lebih dari menyamakan persepsi adapun soal menuding seseorang melakukan penistaan agama menurutnya perlu dibahas dan dikaji bersama secara bijak. Terlebih perihak keyakinan seseorang dalam menjalankan keyakinan umat beragama.

Lebih rincinya saat membubuhkan tandatangan yang disodorkan Manhajus Solihin saat itu dirinya tidak menandatangani melainkan orang tuanya.

“Orang tua kan lurus saja. Langsung tanda tangan. Tidak tahu kalau ujung-ujungnya akan digunakan untuk menyerang seseorang,” jelasnya.

Senada dengan H Iwan Suja’i, saudaranya Safarudin membenarkan pernyataan Iwan perihal pencatutan nama Ponpes Alhikmah oleh Manhajus Solihin. Safarudin yang juga sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purwakarta menyebut dugaan penistaan agama yang ditudingkan Manhajus Solihin belum ada putusan dari MUI Jawa Barat.

“Jadi sebaiknya kita tunggu saja sikap resmi MUI Jabar,” ujar Safarudin.

Kiyai dan ulama di Purwakarta tak sependapat dengan niat Manhajus Solihin menyerang seseorang dengan tudingan penistaan agama. Pengelola Ponpes Al Asy’ari Simpang, Purwakarta, Jawa Barat, KH Ahfaz Fauzi Asyikin menolak permintaan Manhajus Solihin perihal menuding seseorang menistakan agama.

Diceritakan KH Ahfaz Fauzi beberapa waktu lalu sempat ada pihak datang ke ponpesnya. Intinya mereka meminta agar lembaga yang dikelolanya ikut membubuhkan tanda tangan dan stempel bukti setuju dengan gerakan dakwah yang dilakukan Manhajus Sholihin.

Namun, karena ada beberapa perbedaan pandangan, Akhfaz menolak tanda tangan. Sebaliknya, ia hanya memberikan stempel, itu pun stempel yang sudah tidak lagi digunakan.

“Dulu, sempat ragu bahkan curiga. Makanya saya tidak tanda tangan. Dan kecurigaan saya ternyata benar. Soal prilaku penistaan agama, itu tidak bisa serta merta dialamatkan kepada seseorang perlu proses telaah panjang,” ujar Akhfaz yang juga Khatib Syuriah PCNU Purwakarta.

Tak hanya dua ponpes ini, beberapa lembaga lain yang sempat dicatut namanya oleh MS dilaporkan bahkan melakukan protes serupa. Mereka tak terima, lembaganya digunakan untuk menyerang seseorang.

Sebelumnya, pimpinan Manhajus Sholihin Purwakarta, KH Syahid Joban melalui akun facebooknya Muhamad Syahid Joban merilis puluhan tanda tangan disertai stempel ponpes, majelis taklim, DKM (Dewan Keluarga Masjid) dan ormas. Isinya, mendesak Polda Jawa Barat memproses kasus hukum dugaan penistaan agama oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Joban mengklaim, gerakannya mendapat dukungan ribuan tokoh agama di Purwakarta dibuktikan dengan tanda tangan dan stempel masing-masing lembaga.