Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURAEXPOSE. — Ketua Pokmaswas Kabupaten Sumenep, Sarkawi meminta Sekda tidak tutup mata terkait banyaknya tambak ikan dikawasan pesisir yang hingga detik ini diduga tidak menganongi ijin.

Jika dugaan pelanggaran itilu dibiarkan, pihaknya tidak akan tinggal diam, karena hal tersebut dinilai telah melangga perda no 1 th 2018 terkait pemamfaatan pulau-pulau kecil yang ada dikabupaten sumenep.

“Dari hasil temuan Pokmaswas kelautan dan prikanan, ada beberapa temuan terkait dengan beberapa pengusaha, baik asing maupun lokal yang membuka usaha di kabupaten Sumenep, namun sampai detik ini banyak yang belum mengantongi ijin,” ujar Sarkawi kepada Redaksi Maduraexpose.com.

Selain masalah tambak, pihaknya juga menyayangkan adanya beberapa poin pengusaha baik yg membuka usaha yang tidak sesuai dengan keberuntukannya.

“Salah satunya pembangunan pelabuhan TUKS (terminal untuk kepentingan sendiri,Red) yang sudah berjalan sejak tahun 2005 sampai sekarang belun mengantongi izin, baik dari kepemilikan lahan atau izin lingkungan dan izin prisip,”tandasnya.

Ironisnya lagi, lanjut dia, pelabuhan TUKS tersebut juga dilakukan reklamasi pantai yang bisa merusak ekosistem laut.

“Padahal pelabuhan TUKS tersebut diduga kuat ilegal,”imbuhnya lagi.

Sarkawi mendesak pihak Sekda Kab Sumenep segera mengevaluasi OPD terkait, agar masalah tambak udang yang tidak mengantongi ijin segera ditertibkan.

“Di beberapa kecamatan masih marak tambak udang yang belun mengantongi izin, baik izin lingkungan maupun izin lainnya.Termasuk juga pembangunan perumahan di desa Kalianget Barat juga didua belum mengantongi izin lingkungan,”pungkasnya.

Sementara Edi Rasyiadi, Sekdakab Sumenep hingga berita ini diunggah belum dilakukan konfirmasi apapun
Bahkan dihubungi melalui nomer ponselnya di 0838528XXXXX

(red/tim)

HotNews:  Serda M Supriyadi Komsos di Desa Galis Giligenting