MADURA EXPOSE—Peran perempuan dalam politik di Indonesia baik di pusat dan daerah, hingga saat ini masih belum mampu menjadi pengambil keputusan yang strategis. Hal itu tercermin dalam Indeks Demokrasi tahun 2012 yang baru mencapai angka 62,63. Jumlah perempuan yang duduk di eksekutif dan legislatif daerah masih minim dan belum terwakilkan dari jumlahnya perempuan di Indonesia.
Momentum pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember tahun ini, adalah momentum bagi kaum perempuan untuk meningkatkan perannya dalam politik nasional. Diharapkan banyak tokoh perempuan yang maju dalam pilkada kali ini.
“Saya sangat berharap akan banyak perempuan yang memenuhi syarat untuk berani dan terpanggil mendaftarkan diri dalam Pilkada serentak tahun ini. Dengan keberadaan perempuan, akan banyak keragaman dalam pengambilan keputusan,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Yembise kepada politikindonesia.com usai jumpa pers Pilkada Serentak di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Senin (08/06).
Menurutnya, dengan semakin banyaknya perempuan yang mendaftar dalam Pilkada Serentak Desember mendatang, maka peluang keterwakilan perempuan semakin besar. Karena dengan keterwakilan perempuan di politik mampu mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan yang saat ini semakin meningkat.
“Saat ini di lembaga eksekutif sama sekali tidak ada gubernur perempuan. Sementara itu, wakil gubernur baru diisi oleh satu wakil perempuan di Papua Barat. Sedangkan, dari 620 jabatan bupati, walikota dan wakil-wakilnya, hanya 36 posisi yang diisi perempuan,” paparnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak partai politik untuk mempermudah pencalonan perempuan dalam Pilkada mendatang. Sebab, perempuan juga harus berani maju sebagai calon perseorangan. Pilkada serentak tahun ini kaum perempuan tidak boleh kalah dengan kaum laki-laki.
“Hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 memperlihatkan bahwa persentase perempuan yang duduk di lembaga legislatif pusat yakni MPR hanya 17,32 persen, DPR 25,76 pesen, DPRD provinsi 16,15 persen, DPRD kabupaten/kota sebesar 14 persen,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Yohana, masih terdapat 8 persen dari 510 di 41 kabupaten/kota tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD, 11 provinsi tidak memiliki wakil perempuan di DPD dan 7 provinsi tidak memiliki wakil perempuan di DPR. Adapun perempuan yang duduk di lembaga eksekutif yakni di posisi menteri hanya mencapai 23,5 persen.
“UntuK perempuan menjadi bupati/wali kota termasuk para wakilnya adalah 6,7 persen (30 orang) dari 510 kabupaten/kota. Perempuan duduk di direksi 6,15 persen dan 650 direksi badan usaha milik negara (BUMN),” tegasnya.
Dijelaskan, kesenjangan gender dalam bidang politik dan pengambilan keputusan tersebut selain berpotensi menghambat kemajuan perempuan, juga berpotensi memperlambat penyelesaian masalah-masalah pembangunan kualitas sumber daya manusia.
“Karena itu, sebagai upaya meningkatkan peran perempuan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kami meminta para penentu kebijakan memberikan ruang kebijakan afirmasi kepada perempuan untuk dapat menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga pemerintah dengan tetap memperhatikan kualitas persyaratan yang ditentukan,” tegasnya.
Pihaknya berharap, terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak pada akhir 2015 pimpinan partai politik dapat memberikan ruang bagi perempuan agar bisa berpartisipasi secara aktif dengan mencalonkan kader perempuan di partainya untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
“Kami menyadari bawah dalam Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota belum memberikan ruang satu ayat pun yang menyinggung afirmasi kepada perempuan dalam pencalonan kepala daerah. Untuk itu, kami amat mengimbau komitmen parpol untuk memperluas aksebilitas perempuan dalam politik,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada perempuan yang akan maju dalam pilkada untuk tidak melakukan money politik, karena akan merusak sendi-sendi demokrasi yang berkualitas bedasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila. Makanya Yohana mewacanakan untuk membuka rekening bersama dalam membantu kaum perempuan di pelaksanaan Pilkada serentak.
“Rekening terbuka tersebut, nantinya akan disosialisasikan ke publik dan dana kampanye para perempuan yang mendaftarkan diri dalam Pilkada. Dengan harapan akan ada banyak penyumbang dari masyarakat. Kadang-kadang saya melihat kelapangan sangat sedih, karenanya saya memberikan gagasan ini bersama tim,” pungkasnya.
(eva/rin/kap/POL)
