Peta Jalan Pilkades Serentak Sumenep 2027 Mulai Digodok

SUMENEP, MaduraExpose.com – Wajah kepemimpinan desa di Kabupaten Sumenep dipastikan akan mengalami transisi besar pada tahun 2027 mendatang. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kini tengah memasang “kuda-kuda” untuk menyambut pesta demokrasi tingkat akar rumput tersebut.

Fokus utama Pemkab saat ini bukan sekadar pada jadwal, melainkan pada penguatan landasan yuridis yang sedang digodok di tingkat pusat.

Transisi Kepemimpinan di 246 Titik

Data eksklusif dari DPMD Sumenep mengungkapkan bahwa gelombang pertama Pilkades serentak akan menyasar 246 desa. Angka ini mencakup lebih dari 70% total desa di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, gelombang kedua yang melibatkan 84 desa diproyeksikan baru akan bergulir pada tahun 2029.

“Kita sedang berada di fase persiapan awal. Acuan utamanya adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang baru. Begitu payung hukum nasional itu turun, kami akan bergerak cepat melakukan sinkronisasi melalui Peraturan Bupati (Perbup),” ujar Kepala DPMD Sumenep, Agus Dwi Saputra, Jumat (6/2/2026).

Pendampingan Calon: Strategi Meminimalisir Konflik

Satu hal yang membedakan persiapan kali ini adalah rencana DPMD untuk membentuk tim sosialisasi yang akan memberikan pendampingan khusus bagi para kandidat. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap bakal calon kepala desa memahami regulasi terbaru pasca-revisi Undang-Undang Desa, guna menekan potensi sengketa di kemudian hari.

Agus Dwi Saputra menekankan bahwa edukasi politik sejak dini menjadi kunci agar Pilkades tidak hanya menjadi ajang perebutan kursi, tetapi sebagai momentum penguatan pembangunan desa.

Logistik Kepulauan: Tantangan Geografis Jadi Prioritas

Sumenep dengan karakteristik kepulauannya menuntut strategi distribusi yang berbeda. DPMD telah melakukan pemetaan awal terhadap kebutuhan logistik di wilayah-wilayah jauh.

“Distribusi ke kepulauan memiliki kerumitan tersendiri. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga desa di pelosok pulau yang kehilangan hak pilihnya hanya karena kendala logistik. Pemetaan ini krusial untuk menjamin keadilan politik,” tegas Agus.

Di akhir keterangannya, Agus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga “kesejukan” suhu politik di tingkat lokal. Kematangan demokrasi di desa akan menjadi cermin stabilitas politik di Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. [Tim/Red]