Sumenep, Maduraexpose.com—Ekspresi meninggi terlihat tak terbendung saat debat kubu Final dan Faham mengusik keberhasilan Bupati Achmad Fauzi menahkodai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep di priode pertama.
M. Khlaqi,KR dari kubu Final memanfaatkan waktu bicara dengan menyinggug soal keberhasilan Bupati Sumenep.
Menurutnya, indeks membangun desa yang tinggi di Kabupaten Sumenep, tidak bisa kemudian diklaim sebagai keberhasil Bupati sebagai pemegang otoritas wilayah.
“Kalau kemudian indeks membangun desa itu tinggi, boleh saya katakan itu keberhasilan temen desa, bukan keberhasilan Bupati secara langsung. Tetapi bahwa Bupati sebagai pemegang otoritas wilayah, menjadi bagian juga, tetapi tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan Pemerintah Kabupaten secara full. Mak saya katakan ini sebagai keberhasilan rasidi sebagai Ketua APDI yang sekarang digantikan oleh sarbini.” Ujar M. Khalqi,KR (Kubu Final) saat berbicara dalam debat publik di salah satu hotel di kawasan kota Sumenep, belum lama ini.
Orang dekat Unais Ali Hisyam ini juga menyinggung soal bicara fakta tidak musti selalu menyodorkan data.
“ Jadi salah kalau kita selalu bicara pakai data, kata Rocky Gerung, ngapain?, berarti kita nggak berpikir. Karena data itu sudah berbicara, jsutru kita butuh kreativitas berpikir, supaya kita, data-data yang berserak itu kita rangkai, menjadi sebuah kebijakan yang humanis atau apa tadi itu (sambil bertanya ke audiens), berkeadilan.”, imbuhnya.
Tokoh yang pernah mendukung pencalonan Achmad Fauzi Wongsojudo itu juga mengomentari soal energy terbarukan yang sebelumnya disoal oleh kubu paslon Faham, karena dinilai sebagai kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau kemudian dikatakan soal energy terbarukan tidak nyambung dengan pemerintah kabupaten, juga salah. Ndak bisa tiba-tiba Pemerintah pusat melepas diri dari pemerintah kabupaten, tidak bisa, karena sekarang energi fosil sudah mau ditinggalkan, pindah ke energi terbarukan.”
“Jadi kalau kemudian di klaim ini kewenangan pusat, betul. Tetapi kemudian, Pemerintah Kabupaten harus punya kecerdasan untuk bisa melakukan terobosan-terobosan yang telah dilakukan dulu oleh Kiai Busyro,” tutup M. Khalqi,KR.
Rupanya pernyataan kubu Final ini membuat gusar pihak Faham untuk segera merespon. Itu terlihat saat Darul Hasyim Fath, politisi PDI Perjuangan mengambil microphone dengan posisit setengah tegak. Namun oleh moderator acara yang bersangkutan diminta bersabar dulu.
“Mas Khalqi yang saya hormati, saya hati-hati kalau udah ngomongnya mas senior ini, nggak enak hati saya kadang-kadang berbeda, tapi malam ini saya ijin berbeda bang, karena ini perihal prinsipal, saya mencoba menjelaskan struktur anggaran, postur fiskal kita, supaya kita berdebat berdasarkan itu.” Demikian Daraul Hasyim Fath dari kubu Faham.
Anggota dewan dua priode dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep ini menandaskan, apa yang dilakukan Achmad Fauzi Wongsojudo selama menjabat Bupati Sumenep tidak menyalahi aturan dan telah banyak banyak untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.
“ Sebab konstitusionalisme kita, bupati diberi mandat untuk menggunakan APBD. Bahwa sistem pemerintahan kita, tidak membuat larangan kepada seorang Kepal Daerah, Kepada seorang Bupati untuk mengunduh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan nuansa filantropy, ada corporate social responsibility (Tanggung jawab sosial, Red.),” tandasnya.
Darul dengan ekspresi sangat serius mengajak kubu Final dalam acara tersebut, untuk memahami Bupati Fauzi sudah sangat luar biasa demi Kabupaten Sumenep.
“(Bupati) Ngunduh anggaran BUMN, ngunduh anggaran dari Saudi, Londong darimana itu anggaran (dana) Dana non Budgeter, Mas.yang tidak bisa dipertanggung jawabkan atau disoal oleh anggota DPR, sebagai bagian dari matra legislasi dalam konsep trias politica (konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan,Red.), ujarnya menambahkan panjang lebar.
Politisi yang dikenal jago argumentasi di DPRD Sumenep inipun menambahkan lebih detail, bahwa yang dilakukan Bupati selama ini merupakan treatment kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“ Jadi kalau kita ngomong melompat-lompat, argumentasi agak susah, saya mau katakan itulah yang kita rencanakan, bahwa kemudian dimungkinkan seorang kepala daerah, membuat langkah-langkah dinamik dengan berurusan, membangun relasi, mencoba inheren dengan nalar global, mengundang Mulitinational corporation, lalu dipaksa dia, mengeluarkan CSR, untuk membangun sesuatu yang dianggap benar untuk digunakan sebagai treatment kebijakan supaya kesejahteraan bisa meningkat itu cerita lain lagi.”tandasnya.
Darul menambahkan, banyak hal yang sengaja tidak “obral” ke publik untuk menghindari “fitnah” politik semisal curi start kampanye dan lain-lain.
“Saya mau kasih contoh lah, kita ini kadang-kadang begitu bicara fisik, memperbaiki fisik, nanti dikiritik, fisik melulu, pemberdayaan kurang. Kita bangun keris, keris disoal, padahal itu cara kita mengabdikan para empu-empu yang dimasa lalu diabaikan.”
“Itu komposisinya dua,Mas. Ada APBD, ada CSR, Jadi sebenarnya ada banyak kegiatan pemerintah daerah yang kolaborasi dengan CSR,Cuma kita nggak mau ngomong. Ntar diomongin dibilang kampanye. Tapi nggak apalah nanti kita tunjukin satu demi satu agenda filantropy yang itu ditunaikan Mulitinational corporation.” tutup Darul Hasyim Fath. [*]
Editor: Ferry Arbania
