Dari kiri: Hamid Ali Munir Ketua DPRD, achmad Fauzi Ketua DPC PDIP dan Sekdakab Edy Rasiyadi/Istimewa

Sumenep (Maduraexpose.com)–Seolah hendak membungkam tudingan keji Ketua Fraksi PDI Zainal Arifin terkait dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas (Perdin) membuat Ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir angkat bicara dan langsung menepis keras tudingan itu.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Dari mana itu (Zainal Arifin, Red) bisa menuduh. Sedangkan uang tidak pernah masuk ke saya dari anggota yang lain,” ungkap A. Hamid Ali Munir, Ketua DPRD Sumenep, Jum’at 21 Februari 2020.

Hamid menilai tudingan yang dilontarkan Ketua Fraksi PDIP terhadap dirinya sangat tidak beralasan apalagi dianggap menyalahi hak keuangan 30 persen dari Rp 17 juta untuk biaya hotel di Jakarta.

“Itu tidak benar kalau saya dianggap menyunat uang itu,” imbuh politisi PKB dari Dapil IV Sumenep yang meliputi Kecamatan Rubaru, Ambunten, Pasongsongan dan Dasuk ini.

Bahkan secara lebih detil, Hamid merinci, mustahil dirinya mengambil hak rekan-rekannya sesama anggota DPRD,termasul masalah honor perjalanan dinas yang diributkan.

“Dalam perjalanan dinas kita ke mana dan mengambil 30 persen itu tidak masalah, karena itu ada PP yang membolehkan, dan itu pun menjadi efisiensi,” imbuh Hamid Ali Munir menjelaskan.

Hamid juga meluruskan tudingan miring itu, bahwa yang menjadi payung hukumnya bukan Perbup, melainkan PP yang mengatur jika tidak menggunakan biaya hotel dibolehkan mengambil 30 persen.

“Aturan ini tidak hanya anggota dewan Sumenep saja, tapi di mana-mana. Itu hak yang diberikan oleh negara pada kita, jangan menuduh saya dan semacamnya,” tutup Hamid Ali Munir, Ketua DPRD Sumenep. (ahi/fer)